RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Setelah terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Agusriansyah Ridwan mulai merancang visi dan misinya. Dari bayangan awal, dia punya tiga misi yang ingin diperjuangkan ketika menjadi senator Bumi Etam.
Untuk diketahui, pria yang kini masih aktif sebagai anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) itu terpilih sebagai anggota DPRD Kaltim. Dia maju di daerah pemilihan yang meliputi tiga wilayah, yakni Kabupaten Berau, Kutim, dan Kota Bontang.
Tiga misi yang ingin dia usung, pertama, misi persaudaraan. Misi ini berdasarkan pada situasi di mana dalam proses pembangunan itu perlu didukung berbagai aspek. Salah satunya adalah hubungan baik antarpihak. Belum lagi perbedaan kultur dan budaya di provinsi yang terdiri dari 10 kabupaten/kota ini juga akan menjadi tantangan besar.
“Perbedaan adalah rahmat atau kekuatan yang bertujuan untuk menjadi satu, dalam upaya memajukan Kaltim,” ucap pria yang masih aktif sebagai anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kutim ini.
Baca Juga :
Misi kedua, kemanusiaan. Menurutnya, pemenuhan hak asasi manusia menjadi salah satu landasan penting, baik dalam perumusan perencanaan maupun dalam pembangunan sebuah wilayah.
“Dalam perspektif pembangunan, perspektif perseorangan maupun komunitas harus benar-benar dilindungi. Baik itu dari sisi penganggaran, legislasi, hingga pembentukan peraturan daerah yang nantinya diimplementasikan di masyarakat,” imbuhnya.
Adapun yang ketiga, yakni mengenai integritas. Pria yang sebelumnya berprofesi sebagai guru ini berharap, kehadiran dirinya di Gedung Karang Paci mampu membidani lahirnya sumber daya manusia (SDM) berkualitas. Harapannya, nanti dalam setiap proses pembangunan, mereka tidak hanya sebatas mengkritik atau masukan konstruktif. Namun, memiliki integritas dan kecakapan dalam membangun Kaltim ke depan.
“Adanya IKN juga menjadi tantangan tersendiri bagi kita di Kaltim. Tiga tagline yang sudah saya bawa sejak menjadi anggota DPRD Kutim bisa dielaborasi yang bisa diejawantahkan dalam sebuah kebijakan, dalam upaya mengelola sumber daya alam maupun peningkatan sumber daya manusia,” pungkasnya. (adv/rk)
