RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Akhmad Sulaiman menyoroti implementasi program seragam gratis yang diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim.
Sorotan pun terfokus pada ketidaksesuaian seragam yang dibagikan dengan kebutuhan riil di lapangan, serta adanya diskriminasi terhadap sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) dan sekolah swasta.
Ia mengungkapkan masih adanya keluhan yang berulang dari orang tua siswa terkait bantuan seragam gratis. Meskipun program ini bertujuan meringankan beban, pelaksanaannya seringkali tidak efektif.
“Misalnya di sini sediakan seragam warna merah, sedangkan sekolah pakai seragam warna hijau. Jadi, walaupun ada seragam baru, anak sekolah masih tetap beli seragam, seragam dari sekolahnya,” jelasnya.
Masalah serupa juga dialami oleh sekolah swasta, terutama yang memiliki baju kebesaran atau identitas khusus. Bantuan seragam dari pemkab tidak mencakup seragam khas sekolah tersebut. Sehingga orang tua tetap diwajibkan membeli, menyebabkan program seragam gratis menjadi mubazir dan tidak tepat sasaran.
Selain itu, dirinya secara khusus menyoroti ketidakadilan yang dialami oleh sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, seperti Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan sekolah berbasis pesantren.
“Terlihat sekali ketidakadilan di situ. Jadi, harapan kita mereka yang menaungi swasta yang berada di Kementerian Agama itu juga diberlakukan sama,” tegasnya.
Namun kabar baiknya, usulan ini telah ditanggapi positif oleh Kepala Disdikbud Kutim. Sulaiman mengatakan bahwa pada tahun anggaran 2026, Disdikbud akan berupaya menganggarkan bantuan seragam untuk mengakomodasi sekolah-sekolah swasta dan sekolah negeri yang berada di bawah Kementerian Agama.
Baca Juga :
Skema bantuan ini diharapkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil sekolah, terutama untuk seragam khas madrasah atau pesantren.
“Harapan kita itu disesuaikan dengan kebutuhannya. Artinya kalau itu memang mau dibantu, ya menyesuaikan. Jangan sampai kalau dibantu juga tidak dipakai. Itu juga jadi masalah,” pungkasnya. (adv/rk)
