RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Janji PT Kaltim Prima Coal (KPC) memperbaiki kerusakan jalan poros Sangatta-Rantau Pulung tak kunjung dilakukan. Hal itu membuat Pemkab Kutim mengeluarkan kebijakan tegas, yakni bakal mengambil alih program pembangunan jalan poros yang menjadi akses menuju kecamatan pedalaman tersebut.
Penegasan itu disampaikan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, pada acara pembukaan Lomba Burung Berkicau Camat Rantau Pulung Cup I yang diadakan di Pasar Padang Raya, Kecamatan Ranpul, Minggu (9/6/2024).
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengaku kesal terhadap PT KPC yang tak kunjung menyelesaikan pembangunan jalan tersebut sesuai kesepakatan.
“Tadi saya sudah perintahkan Dinas PU (Pekerjaan Umum Penataan Ruang/PUPR) untuk menyurati CEO PT KPC. Kami minta jalan itu diambil alih, karena seyogyanya jalan itu selesai tahun 2023. Namun kenyataannya, sampai saat ini belum ada progres. Saya tidak paham kenapa belum selesai, karena baru satu kali pihak PT KPC itu secara resmi datang ke ruangan saya di tahun 2022,” ungkapnya.
Jalan poros yang menjadi urat nadi transportasi warga ini sudah lama dikeluhkan masyarakat. Terutama saat musim penghujan. Kondisi jalan yang semakin memburuk membuat kendaraan roda dua dan empat kesulitan untuk melintas.
“Hampir setiap hari saya menerima pesan melalui WhatsApp dari warga Rantau Pulung yang mengeluhkan kondisi jalan ini. Makanya kami perintahkan Dinas PU segera membuat surat kepada CEO PT KPC agar tidak ada tumpang tindih nantinya,” tegasnya.
Menurutnya, pembangunan jalan ini rencananya akan dimulai tahun ini. Namun pengerjaannya tidak bisa sekaligus. Karena sudah masuk di persiapan anggaran perubahan.
“Tetapi yang mampu dikerjakan akan kita kerjakan dengan baik. Bisa juga dikerjakan melalui anggaran swakelola,” terangnya.
Pengambilalihan proyek ini diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan jalan yang sudah lama dikeluhkan warga. Dengan komitmen dari Pemkab Kutim ini, diharapkan pembangunan jalan poros Sangatta-Rantau Pulung dapat segera terealisasi. Sehingga mempermudah mobilitas warga dan meningkatkan perekonomian daerah. (rk)
