RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Menatap tahun anggaran 2026-2027, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan, tidak akan mengubah arah kemudi pembangunan. Fokus utama dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Murni 2026, lewat skema multi years contract (MYC) tetap dikunci pada kebutuhan fundamental masyarakat.
Anggota DPRD Kutim Akbar Tanjung menyatakan, prioritas anggaran ini difokuskan pada penyelesaian masalah klasik yang selama ini dikeluhkan warga.
“Dalam skema MYC 2026-2027, anggaran besar akan dialokasikan untuk empat pos strategis di bawah Dinas Pekerjaan Umum (PU). Seperti perbaikan dan pembangunan jalan raya, pembangunan gedung dan tata kota, penanganan banjir dan irigasi dan percepatan penyelesaian infrastruktur pelabuhan,” jelas Akbar.
Khusus wilayah daerah pemilihan (dapil) 3, legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menegaskan, aspirasi masyarakat masih berkutat pada kebutuhan dasar. Tidak ada perubahan prioritas dari 50 program yang diusulkan. Sehingga pada intinya, tetap pada infrastruktur jalan, air bersih dan listrik serta kesehatan dan pendidikan.
“Infrastruktur, air bersih, dan listrik adalah hal-hal yang fundamental buat masyarakat. Kita konsen penuh di sana,” tegasnya.
Terkait listrik, meski kebijakannya berada di ranah pemerintah pusat atau PLN. Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera itu memastikan, isu ini tetap dikawal agar pembangunan jaringan sejalan dengan pembangunan infrastruktur fisik di daerah.
“Kami akan mengawal itu sampai masyarakat merasakan manfaatnya,” pungkasnya.
Sebelumnya, DPRD bersama Pemkab Kutim telah menyepakati skema MYC. Hal ini menandai dimulainya perencanaan proyek-proyek infrastruktur yang akan menjadi prioritas daerah. Ada empat bidang yang mendapat kucuran dana, yakni Bina Marga Rp 606 miliar, Cipta Karya Rp 185 miliar, Sumber Daya Air Rp 140 miliar dan Pelabuhan Sangatta Rp 150 miliar. (adv/rk)
