RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Memiliki alokasi anggaran yang besar, namun belum juga memiliki serapan yang positif. Hal itu bahkan terjadi di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) pelaksana pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kutai Timur (Kutim).
Salah satu yang disoroti anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim Faizal Rachman, yakni lambatnya pelaksanaan sejumlah proyek pembangunan yang telah direncanakan. Dia pun tak dapat menahan diri mengungkapkan kekhawatirannya terhadap lambatnya pelaksanaan kegiatan proyek pembangunan.
“Pekerjaan infrastruktur harus dipercepat,” tegas politikus PDIP itu.
Di antaranya pelaksanaan program multi years contract (MYC) yang pelaksanaanya selama dua tahun anggaran. Padahal, kata dia, seharusnya tahun ini item kegiatan tersebut sudah ada skemanya. Sehingga disayangkan terjadi keterlambatan pekerjaan.
“Kalau sepanjang 2023 ini serapan anggaran hanya 20 persen, itu sedikit sekali. Harusnya kan bisa lebih, apalagi sudah memasuki triwulan keempat,” ungkapnya.
Dia memastikan, jajaran legislatif kabupaten ini telah berkomitmen memantau progres dari pelaksanaan proyek pembangunan. Bahkan dia siap diajak kerja sama sebagai upaya memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana.
“Apalagi lelang kegiatan baru dilaksanakan bulan lalu (September). Kalau sekarang pemenang lelang sudah ditetapkan, maka harus dilakukan percepatan proses pelaksanaannya. Karena di lapangan saya lihat masih baru persiapan. Pengecoran belum dimulai,” ucapnya.
Dia ingin, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim dan para kontraktor pelaksana memberikan perhatian serius. Terutama untuk mengatasi semua kendala yang berpotensi menghambat pelaksanaan kegiatan.
“Pihak berwenang harus berkomitmen memastikan proyek berjalan dengan baik. Ingat, semuanya demi kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah,” tutupnya. (adv/rk)
