RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Tidak sedikit keluhan yang ditemukan Wakil Ketua Komisi D DPRD Kutim, Asmawardi ketika menyambangi daerah pemilihan (dapil) II, tepatnya di Kecamatan Bengalon, Kutai Timur (Kutim), Senin (7/11/2022).
Salah satu yang menjadi perhatikan Ketua Fraksi PAN itu, yakni pengadaan sumur bor yang merupakan keinginan masyarakat. Namun, prosesnya pengadaan memiliki kendala sehingga ditiadakan.
“Memang anggaran perubahan (APBD Perubahan) ditiadakan. Seandainya bisa, mungkin sudah tahun ini aspirasi masyarakat sudah bisa dipenuhi,” katanya.
Menurutnya, usulan masyarakat itu mendesak. Apalagi sebagai salah satu infrastruktur dasar yang memang harus dinikmati masyarakat. Sedangkan pihak PDAM, anggarannya belum turun.
“Anggaran PDAM untuk pembelian pipa induk. Mudahan saja melalui multiyears bisa direalisasikan, agar anggaran bisa turun kepada PDAM,” jelasnya.
Sebab, kata dia, keberadaan sumur bor menjadi prioritas bagi masyarakat Bengalon. Bahkan hampir setiap desa mengajukan.
“Karena aliran air bersih dari PDAM macet. Pipa induknya bocor. Masyarakat selalu bayar tapi air tidak mengalir. Bahkan saya sampai menghadirkan Dirut PDAM ke Bengalon untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat,” akunya.
Dia menyayangkan dengan ditiadakannya program tersebut. Mengingat, manfaatnya sangat dirasakan masyarakat. Apalagi sebagai salah satu program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Kecuali kegiatannya tidak jelas. Sumur bor ini kan memang dibutuhkan masyarakat. Kita mau realisasikan agar masyarakat tidak mengeluh,” terangnya.
Hal itu menjadi solusi untuk saat ini. Apalagi jika PDAM belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dalam waktu dekat. Hanya karena tidak boleh pengadaan sumur bor, membuat pihak legislatif menjadi serba salah.
“Bukan tidak bisa menepati janji, tapi terbentur aturan. Kalau listrik Alhamdulillah sudah bukan keluhan masyarakat Bengalon,” pungkasnya. (adv/rk)
