RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Dalam rapat paripurna Persetujuan Bersama Antara Kepala Daerah Dengan DPRD Kabupaten Kutai Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Fraksi Keadilan Sejahtera menyampaikan beberapa pendapat akhirnya.
“Pendapatan daerah terbesar masih dari pendapatan transfer. Diharapkan agar pemerintah daerah dapat fokus pada peningkatan pendapatan asli daerah, melalui pengembangan potensi sektor unggulan yang ada di Kutim. Mulai dari kekayaan alam serta pariwisata dan sektor potensial lainnya,” ucap Uci, mewakili fraksinya, Selasa (26/11/2024).
Pihaknya mendorong pemerintah daerah, agar sektor pariwisata mendapat perhatian lebih. Dan diharapkan pengembangan obyek wisata yang ada di Kutai Timur dapat lebih ditingkatkan.
“Diantaranya objek wisata TNK dan Gua Karst. Tentu dengan dukungan anggaran yang diberikan,” ujarnya.
Fraksi Keadilan Sejahtera juga mendorong pemerintah daerah, agar terus memberikan fasilitas yang lebih maksimal kepada masyarakat dengan sistem jemput bola. Hal ini lebih dikhususkan dalam hal penyediaan pelayanan kesehatan dan juga pendidikan.
“Khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah yang sulit terjangkau oleh sarana transportasi dan informasi,” terangnya.
Selain itu, ketersediaan fasilitas kesehatan yang masih sangat sederhana di wilayah tersebut berimplikasi pada pelayanan kesehatan yang optimal. Begitu juga dalam hal pendidikan, perlu infrastruktur yang baik untuk menunjang sektor tersebut.
“Pembangunan yang dilakukan harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat kecil. Memperjuangkan keadilan sosial dan menjadikan dasar negara sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan,” paparnya.
Adapun dengan nilai APBD yang cukup besar, Rp 11, 151 triliun. Menunjukkan potensi yang baik bagi Kutai Timur dalam mengoptimalkan sumber daya daerah dan meningkatkan pembangunan infrastruktur.
“Terutama yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi di Kutai Timur,” tegasnya.
Sementara itu, pihaknya mendorong agar sektor pertanian harus juga diperhatikan. Agar potensi di sektor tersebut dapat ditingkatkan dan menjadi salah satu andalan darah, di luar sektor tambang dan perkebunan.
“Selain perbaikan sektor pembangunan fisik, kami juga menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang perlu diperhatikan. Agar stakeholder terkait dapat lebih fokus dalam peningkatan sumber daya manusia yang akuntabel dan berakhlak,” pungkasnya. (adv/yp)
