RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Bantuan langsung tunai (BLT) adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya. Baik bersyarat maupun tak bersyarat untuk masyarakat miskin.
Hal itu pun disambut baik masyarakat yang memang membutuhkan. Namun, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kutim Asmawardi meminta, agar organisasi perangkat daerah (OPD) terkait menyerahkan bantuan tersebut kepada yang benar-benar membutuhkan.
“Harus menyentuh kepada warga yang memang tidak mampu. Harus kepada orang yang memang membutuhkan. Jangan menyerahkan ini kepada orang yang memiliki gaji, apalagi yang bekerja di perusahaan-perusahaan,” tegasnya.
Termasuk warga yang memiliki truk, namun masih kategori miskin. Hal ini, kata dia, tentu salah sasaran. Padahal tidak sedikit penduduk lokal yang benar-benar menjalani hidup susah.
“Kebanyakan mereka hanya bercocok tanam. Justru yang datang ke Kutai Timur ini kehidupannya lebih sejahtera, memiliki keuangan yang lebih baik,” tuturnya.
Bahkan kebanyakan pendatang bekerja di perusahaan dengan penghasilan yang cukup besar. Ada pula yang menjadi pengusaha, kontraktor hingga PNS. Sedangkan penduduk lokal, mayoritas pekerjaannya bercocok tanam. Sebab, untuk bekerja di perusahaan mereka sangat terbatas dengan pendidikan.
“Harusnya BLT itu menyentuh mereka yang memang membutuhkan. Sangatta ini yang banyak penduduk lokalnya di kawasan Sangatta Selatan. Mereka itu tidak ada kerja di perusahaan. Aktivitas sehari-hari bercocok tanam,” jelasnya.
Dia pun meminta agar OPD terkait, ketika pendataan masyarakat miskin benar-benar mengambil data sesuai kondisi di lapangan. Apalagi ini program pemerintah pusat, sedangkan daerah lebih mengetahui kondisi warganya.
“Makanya harus disesuaikan siapa yang membutuhkan. Sehingga BLT tepat sasaran. Sampai sekarang sebagian besar rakyat di Kutim belum sejahtera. Makanya keluh kesah masyarakat masih banyak,” pungkasnya. (adv/rk)
