RUANGKALTIM.COM, KUTIM — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menaruh perhatian besar pada masa depan perkebunan sawit rakyat. Dalam arahannya pada acara lokakarya sektor perkebunan, Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, membeberkan lima langkah strategis yang harus segera dieksekusi untuk memastikan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) berjalan optimal dan tepat sasaran.
Langkah awal yang diinstruksikan kepada Dinas Perkebunan adalah memperketat proses pendampingan serta pemetaan terhadap kebun-kebun rakyat yang sudah mendesak untuk diremajakan. Ia meminta pengawalan ini tidak hanya berfokus pada fisik tanaman, tetapi juga mencakup penyelesaian legalitas lahan, kesiapan kelembagaan, hingga mental petani.
“Seluruh proses ini harus dijalankan lewat kerja sama aktif dan komprehensif bersama perusahaan serta pelaku pasar perkebunan,” ujarnya, Rabu (3/9/2026).
Kemudian, pondasi kelompok tani dan koperasi dinilai wajib naik kelas. Mahyunadi menekankan agar kelembagaan petani dikelola secara lebih tertib, transparan, dan profesional.
“Dengan tata kelola yang matang, koperasi maupun kelompok tani memiliki kapasitas yang cukup untuk mengeksekusi program pemerintah sekaligus mengembangkan roda bisnis perkebunan secara jangka panjang,” katanya.
Lalu, keberhasilan PSR mustahil tercapai tanpa gotong royong dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sinergi yang solid harus dibangun antara pemerintah, petani, lembaga swadaya seperti Solidaridad, perusahaan sawit, lembaga keuangan, hingga seluruh mitra terkait. Kolaborasi ini difokuskan untuk mendongkrak kapasitas petani, mempermudah akses pembiayaan, serta mengurai segala hambatan di lapangan.
Lanjutnya, proses peremajaan tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Mahyunadi mengingatkan agar setiap tahapan peremajaan senantiasa berpijak pada prinsip keberlanjutan. Fokusnya bukan sekadar mengejar angka produksi yang tinggi, melainkan menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui penerapan praktik budidaya yang baik (Good Agricultural Practices) serta penggunaan benih bersertifikat dan berkualitas.
Terakhir, sekaligus muara dari seluruh rangkaian program ini adalah menjadikan momentum peremajaan sebagai titik balik peningkatan taraf hidup pekebun swadaya. Pemerintah berharap para petani tidak sekadar menjadi penonton yang mampu mengakses program PSR, melainkan benar-benar siap mandiri dalam mengelola kebunnya.
“Saya berharap para petani tidak hanya mampu mengakses program PSR, tetapi juga semakin siap mengelola perkebunannya sebagai usaha yang produktif, efisien, mandiri, dan berkelanjutan,” pungkas Mahyunadi. (adv/yp)
