RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Secara bertahap, pembangunan terus dimaksimalkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim). Hal ini dapat terlihat dengan upaya pemerataan pembangunan di kawasan pedalaman dan pesisir.
Ya, selama ini progres pembangunan berjalan lambat. Kini, secara perlahan meningkat. Apalagi ditunjang anggaran yang memadai. Sehingga setiap organisasi perangkat daerah (OPD) pelaksanaan dapat benar-benar memaksimalkan peran.
Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Agusriansyah Ridwan mengatakan, jumlah infrastruktur semakin banyak. Begitu pula kualitas dari setiap pekerjaan yang dijalankan, semuanya lebih mengarah pada hal positif.
Kendati demikian, tidak ditampiknya ada masih human error dalam pelaksanaannya. Di antaranya kebijakan yang tidak terlalu spesifik. Tapi, faktor lainnya juga mesti dipikirkan. Terutama kebijakan pembangunan yang sesuai dengan rencana detail tata ruang (RDTR) di setiap kecamatan.
“Sekarang kan ada perubahan RDTR. Karena beberapa kebijakan strategis ditetapkan provinsi (Pemprov Kaltim),” ungkapnya.
Selain itu, geografis Kutim yang luas dianggapnya menjadi salah satu alasan pemerataan pembangunan belum terealisasi. Bahkan luasnya menyerupai dua provinsi, yakni Banten dan Jawa Barat. Sedangkan proses pembangunan selama ini kerap tidak sejalan dengan provinsi hingga pusat.
“Makanya kami (legislatif) terus mendorong pemkab menjadi komunikasi yang baik dengan provinsi dan pusat. Sehingga dapat mengintegrasikan pembangunan berkesinambungan dan berkelanjutan. Sehingga tidak ada lagi alasan persoalan wilayah kewenangan ketika akan melaksanakan pembangunan,” tutupnya. (adv/rk)
