RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Peningakatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 memang tidak dapat dipungkiri. Bahkan jajaran legislatif Kabupaten Kutai Timur (Kutim), menyambut penuh antusias alokasi yang berasal dari dana bagi hasil (DBH) 2023 itu. Mengingat nilainya tembus Rp 9 triliun.
Selain sejarah baru sejak berdirinya Kutim, 1999 silam. Alokasi anggaran tersebut berpotensi untuk memaksimalkan pembangunan infrastruktur di semua sektor. Bahkan pemerataan pembangunan bisa lebih berpeluang untuk direalisasikan.
Baca Juga :
Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Agusriansyah Ridwan mengatakan, peningkatan APBD tersebut sudah terjadi dua tahun belakangan. Dia pun berharap, APBD Murni 2024 mendatang nilai meningkat atau dipertahankan.
“Trend positif ini juga harus seirama dengan upaya daerah, untuk meningkatkan sektor PAD (pendapatan asli daerah),” harapnya.
Dia mengangap, peningkatan infrastruktur dasar memiliki peluang semakin meningkat. Meski tidak dapat langsung direalisasikan, setidaknya secara bertahap bisa harus dimaksimalkan. Sehingga harapan masyarakat yang menginginkan infrastruktur memdai dapat terwujud.
“Makanya OPD (organisasi perangkat daerah) tekni (Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang hingga Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman), bisa memaksimalkan pelaksanaan pembangunan yang sudah diprogramkan,” imbuhnya.
Adapun proyek multi years contract (MYC), yang merupakan upaya percepatan pembangunan, namun sempat terhambat. Diharapkannya pekerjaanny dikebut. Pasalnya, mengingat seluruh proyek yang menelan anggaran senilai Rp 1,3 triliun itu masih ada yang belum berjalan.
“Yang jelas baik MYC dan proyek pembangunan lainnya harus dimaksimalkan. Pengawasan ditingkatkan agar progresnya berujung positif sesuai waktu kontrak yang ditetapkan,” pungkasnya. (adv/rk)
