RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Fraksi Demokrat DPRD Kutai Timur menyatakan apresiasi dan dukungan penuh terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026. Fraksi ini menjadikan proyek multi years contract (MYC) sebagai prioritas utama dan menuntut fokus pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), Selasa (25/11/2026).
Fraksi Demokrat meyakini bahwa RAPBD 2026 adalah instrumen krusial untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat. Berbeda dengan beberapa fraksi lain yang kritis terhadap legalitas, Fraksi Demokrat mendukung penuh mekanisme MYC 2026/2027 sebagai strategi pemerataan pembangunan yang signifikan.
“MYC harus dioptimalkan untuk peningkatan infrastruktur jalan antar desa, kecamatan, dan kabupaten. Termasuk pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di seluruh kecamatan,” ucap Ketua Fraksi Demokrat, Pandi Widiarto.
Baca Juga :
Pemerintah daerah juga diminta kembali fokus mensukseskan program strategis jangka panjang, seperti pelabuhan dan bandara. Pelaksanaan MYC harus dijalankan secara profesional dan akuntabel, belajar dari evaluasi program MYC sebelumnya.
Pihaknya mencermati bahwa pendapatan daerah 2026 masih didominasi dana transfer pusat. Sedangkan kontribusi PAD belum meningkat signifikan. Untuk mengatasi ketergantungan ini, pihaknya memberikan lima masukan kunci, yakni memperkuat strategi peningkatan PAD berbasis sektor prioritas, melakukan pemetaan ulang potensi pajak dan retribusi yang belum tergarap, optimalisasi fungsi BUMD agar mampu memberikan return nyata bagi daerah, digitalisasi dan pengawasan ketat perpajakan daerah.
“Termasuk menciptakan sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat,” tutur Pandi.
Selain itu, Fraksi Demokrat menegaskan bahwa belanja daerah harus mencerminkan keberpihakan pada rakyat. Dengan penekanan pada empat sektor utama, yakni infrastruktur publik, pembangunan merata dan tidak hanya terpusat di ibu kota.
“Prioritas harus menyentuh wilayah pesisir, pedalaman, dan perbatasan, melalui penyediaan jalan, transportasi, air bersih, dan listrik,” mintanya.
“Kami mengingatkan pemkab untuk fokus pada pengawalan program nasional (MBG) di seluruh wilayah. Anggaran 20 persen pendidikan harus menjamin kualitas, pemenuhan tenaga pengajar, dan pemerataan fasilitas. Layanan kesehatan juga harus ditingkatkan secara merata di kecamatan dan desa, termasuk ketersediaan tenaga medis, obat, dan pemaksimalan Rumah Sakit Umum Daerah,” tegasnya.
Tidak hanya itu, Fraksi Demokrat juga mendorong penguatan UMKM melalui akses permodalan dan integrasi digital. Termasuk penciptaan lapangan kerja berbasis hilirisasi SDA, pariwisata, dan pertanian modern.
“APBD adalah kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat. Maka, pengelolaan anggaran harus dilakukan sesuai prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya. (adv/rk)
