RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Fraksi Persatuan Indonesia Raya (PIR) DPRD Kutim, mengapresiasi penyampaian Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2026 oleh Pemkab Kutim. Namun, Fraksi PIR memberikan catatan tegas yang berfokus pada efektivitas, kecepatan realisasi, dan dampak ekonomi anggaran terhadap masyarakat, Selasa (25/11/2025).
Fraksi PIR meminta pemerintah menyusun langkah-langkah strategis yang konkrit untuk memastikan anggaran dapat terserap maksimal dan memiliki multiplier effect bagi pertumbuhan sosial ekonomi daerah.
Fokus utama Fraksi PIR adalah pada optimalisasi belanja untuk infrastruktur dasar. Mereka meminta pemerintah melakukan penyempurnaan manajemen pengelolaan, agar belanja infrastruktur daerah dapat dipercepat, diefisienkan, dan diefektifkan.
“Anggaran harus dirancang agar memiliki multiplier effect terhadap pertumbuhan dan pembangunan sosial ekonomi yang berkeadilan. Sehingga mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata,” ucap Baya Sargius.
Baya menekankan pentingnya akuntabilitas dalam APBD 2026. Pemerintah diminta untuk melakukan pengawasan, evaluasi ketat, dan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan APBD. Untuk memastikan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
“Menegaskan kembali pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran sebagai fondasi utama,” ujarnya.
Selain itu, Fraksi PIR menyoroti masalah teknis dalam pengelolaan data usulan. Pemerintah diminta memberikan perhatian serius terhadap mekanisme sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD).
“SIPD harus berjalan optimal untuk mengintegrasikan seluruh informasi perencanaan, laporan keuangan, dan pengawasan. SIPD wajib mengakomodir seluruh data dan informasi usulan yang masuk melalui kegiatan reses DPRD. Sehingga terekam dengan baik. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan transparansi,” jelasnya.
Pihaknya berharap, RAPBD 2026 dapat menjadi instrumen strategis yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Kutim. (adv/rk)
