RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Jika APBD Murni 2022 Kabupaten Kutai Timur (Kutim) 2022 berada di angka RP 3,9 triliun. APBD Murni 2023 justru alami kenaikan yang signifikan, yakni Rp 5,9 triliun. Hal itu diketahui setelah digelarnya rapat paripurna ke 50 dan 51, yang menghasilkan persetujuan bersama antara Pemkab Kutim dan DPRD Kutim, Rabu malam (30/11/2022).
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengungkapkan, pihaknya memproyeksikan APBD tahun depan Rp 3,4 triliun. Karean banyak tambahan dana transfer dari Pemprov Kaltim dan Pemerintah Pusat, maka kenaikan ditetapkan lah Rp 5,9 triliun.
“Kami sempat memutar otak, agar dapat diakomodasi dalam kegiatan. Kan harus dibelanjakan, jangan sampai menjadi silpa,” ungkapnya.
Baca Juga :
Menurutnya, sektor pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit, berpengaruh besar terhadap kenaikan tersebut. Pihaknya pun mengalokasikan 40 persennya untuk pembangunan infrastruktur.
“Sampai sekarang memang banyak jalan desa dan kecamatan yang sulit dijangkau. Kutai Timur memang sangat luas,” katanya.
Salah satu yang menjadi perhatiannya, yakni akses jalan di Kecamatan Long Mesangat. Dia mengaku sempat melakukan peninjauan bersama pimpinan dewan.
“Waktu itu kebetulan hujan, hampir kami tidak bisa lewat. Makanya akan dimaksimalkan supaya pembangunan merata,” ucapnya.
Sehingga, program multiyear atau tahun jamak pun dianggap sebagai solusi memaksimalakn pembangunan di daerah ini. Sebab jika hanya mengandalkan tahun tunggal, pihaknya khawatir proses lelangnya akan memakan waktu lama.
“Berbeda dengan tahun jamak. Tahun ini dilelang akan terus bergerak sampai nilai anggarannya terserap maksimal,” paparnya.
Disinggung mengenai strategi yang disiapkan agar serapan anggaran maksimal. Mengingat, sejak Kutim berdiri hingga sekarang, alokasi APBD Kutim tahun depan merupakan yang terbesar. Ardiansyah mengatakan, pemkab dan dewan mempunyai keinginan bersama akan hal itu. Dia pun menghargai dan meminta dewan mengawasi pelaksanaannya dengan baik.
“Sesuai dengan tugasnya, budgeting, controlling dan legislasi. Makanya harus bersama-sama. Pemerintah menjalankan dewan mengawasi. Saya membutuhkan pengawasan dengan maksimal, supaya dapat memahami bagaimana kinerja OPD di lapangan,” tuturnya.
Adapun program tahun jamak, hanya digelar di beberapa kecamatan. Di antaranya Sandaran dengan peningkatan Jalan Desa Manubar menuju Desa Seriung. Ada pula peningkatan jalan di Long Mesangat, Muara Bengkal, Muara Ancalong, Kaliorang, Kaubun.
“Kalau drainase ada di Sangatta Selatan dan Sangatta Utara. Termasuk penuntasan Pelabuhan Sangatta,” bebernya.
Lokasi yang sama, Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang menyampaikan senada. Menurutnya, program tahun jamak dilaksanakan sesuai dengan kenaikan pendapatan yang signifikan. Mengingat, tiga periode menjadi anggota dewan dan dua periode sebagai wakil bupati, APBD tahun depan merupakan yang terbesar.
“Makanya digelar program tahun jamak. Semoga benar-benar memberikan manfaat terhadap pembangunan. Tentu berkat kerja keras Badan Pendapatan Daerah (Bapenda),” tuturnya.
Sebagai wakil bupati, dirinya memiliki fungsi pengawasan terhadap setiap pelaksanaan kegiatan. Mengingat, jumlah APBD yang besar tentu harus didukung dengan serapan yang maksimal. Dia memastikan, akan ada evaluasi setiap bulannya melalui Coffe Morning. Sehingga program dapat lebih dimaksimalkan.
“Coffe Morning bagian dari memberikan motivasi, menyampaikan informasi kendala dan capaian. Agar serapan lebih maksimal. Yang jelas, lihat bagaimana progresnya ke depan,” paparnya.
Sedangkan kontraktor pelaksana dimintanya harus memiliki bonafit. Bukan hanya ingin kerja, tapi tidak punya modal. Apalagi program tahun jamak harus didukung dengan permodalan. Mengingat, banyak program yang tidak berhasil lantaran para pekerjanya asal-asalan.
“Tidak peduli mau itu pengusaha lokal atau dari luar. Yang penting mekanismenya tidak dilanggar dan siap untuk melaksanakan program. Baik dari sisi permodalan dan kesiapannya, harus benar-benar menunjang pelaksanaan kegiatan,” tutupnya. (adv/rk)
