RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Dalam waktu dekat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) akan melelang jabatan pejabat tinggi pratama (JPT) atau setingkat eselon II. Hal itu dilakukan lantaran enam organisasi perangkat daerah (OPD) belum memiliki pimpinan definitif.
Asesmen pun perlu digelar agar OPD dimaksud segera memiliki pemimpin definitif. Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kutim Tarmiji tidak menampik hal itu.
“Sekarang kami sedang mengajukan rencana lelang jabatan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN),” katanya.
Dengan adanya pengajuan lelang jabatan tersebut, kini pihaknya sedang menunggu persetujuan terhadap pelaksanaannya. Sehingga tim panitia seleksi (pansel) dapat segera dibentuk.
“Kalau sudah ada persetujuan, nanti tim pansel akan membuat jadwal pelaksanaan lelang jabatan. Sekaligus menentukan syarat-syaratnya,” sebutnya.
Adapun tim pansel terdiri dari Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kutim yang juga sebagai ketua tim. Untuk anggota, yakni Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalimantan Timur (Kaltim) dan dua akademisi. Sedangkan para peserta akan mengikuti asesmen.
“Seperti tes tertulis dan wawancara,” ucapnya.
Sedangkan tim pansel yang akan menguji para peserta. Berdasarkan hasil seleksi, maka akan ditetapkan peserta terbaik. Sedangkan hasil seleksi akan diserahkan kepada kepala daerah.
“Nanti Pak Bupati (Ardiansyah Sulaiman) yang menetapkan pemimpin OPD,” bebernya.
Dia tidak menampik, beberapa waktu lalu telah menggelar lelang terhadap 14 OPD.
“Alhamdulillan pelaksanaannya berjalan lancar. Sudah termasuk jabatan Asisten I II dan II serta Staf Ahli Bupati,” pungkasnya.
Perlu diketahui, enam OPD yang akan dilelang adalah Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang (PLTR), Kantor Pertanahan, Dinas Perhubungan (Dishub) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kudungga Sangatta. (adv/rk)
