RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, Joni mendorong pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan terhadap masyarakat nelayan.
Hal tersebut diungkapkannya setelah melakukan serap aspirasi melalui reses, yang dilakukan pada daerah pemilihan (dapil) II, baru-baru ini. Joni mengatakan, reses dilakukan di wilayah Kecamatan Sangatta Selatan, di mana pada sebelumnya dilakukan di Kecamatan Rantau Pulung.
“Tepatnya di Desa Sangkima dan Dusun Teluk Lombok. Itu lokasi reses kedua saya,” ungkapnya.
Perlu diketahui, bagi setiap anggota dewan, menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses merupakan amanah Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 161 huruf i, j dan k.
Sementara masa reses, merupakan masa di mana para wakil rakyat bekerja di luar gedung. Menjumpai konstituen di daerah pemilihannya (dapil) masing-masing. Pelaksanaan tugas di dapil dalam rangka menjaring, menampung aspirasi konstituen serta melaksanakan fungsi pengawasan.
Sedangkan hasil kunjungan tersebut, Joni mengatakan para masyarakat mengusulkan adanya pengadaan alat tangkap ikan sebagai penunjang aktivitas nelayan. Sehingga dapat meningkatkan hasil tangkapan ikan mereka.
“Karena mayoritas di sana itu sebagai nelayan dan tinggal di daerah pesisir. Jadi mereka membutuhkan alat tangkap,” ujarnya.
Selain alat tangkap, masyarakat Sangkima mengusulkan adanya pembangunan dan peremajaan infrastruktur jembatan yang menghubungkan bibir pantai dengan pemukiman mereka, yang terletak di seberang hutan mangrove.
“Mereka juga meminta dibangunkan jembatan kayu dan juga beberapa memang perlu direhabilitasi,” beber Joni.
Jembatan tersebut diharapkan dapat mempermudah nelayan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Terutama dalam hal memindahkan perahu dan alat tangkap ikan ke lokasi yang lebih aman.
“Saya berkomitmen untuk memperjuangkan dan menyuarakan masalah ini di DPRD Kutim, agar bisa mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah daerah,” aku anggota Komisi C itu.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu berharap, pemerintah dapat segera mengalokasikan anggaran untuk mendukung pemenuhan kebutuhan nelayan.
“Baik dari sisi alat tangkap ikan maupun pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan,” pungkasnya. (adv/yp)
