RUANGKALTIM.COM, KUTIM — Warga Kutai Timur pengguna jalur lintas utama kembali harus bersabar menyusul kembali rusaknya Jembatan Lembak yang sebelumnya sempat diperbaiki. Tak tinggal diam menghadapi keluhan masyarakat, Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, bergerak cepat dengan langsung membangun komunikasi intensif bersama jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar titik krusial tersebut segera mendapat penanganan permanen dari pusat.
Mahyunadi mengungkapkan bahwa status Jembatan Lembak yang merupakan bagian dari ruas jalan nasional menuntut adanya intervensi cepat dari Balai Jalan Nasional. Mengingat kondisi cuaca yang tengah memasuki musim kemarau, ia mendesak agar proses perbaikan kali ini dieksekusi secara maksimal, tidak lagi setengah-setengah seperti penanganan darurat sebelumnya.
“Saya sudah komunikasi dengan pemerintah provinsi, dalam hal ini kepada Asisten Dua Provinsi, bahwa beliau segera menginformasikan kepada Balai Jalan Nasional karena itu proyek jalan nasional,” ujar Mahyunadi.
Ia tak menampik bahwa metode perbaikan darurat yang sempat diterapkan sebelumnya, yakni pelapisan menggunakan plat besi belum mampu menahan beban kendaraan berat yang melintas secara terus – menerus, sehingga jembatan kembali mengalami kerusakan.
“Mudah-mudahan bisa diperbaiki secara maksimal, mumpung ini kemarau. Kalau kemarin kan hanya dilapis plat besi dan mungkin kurang maksimal,” tambahnya.
Sambil menunggu proses perbaikan tuntas, pemerintah daerah mulai memetakan opsi jalur alternatif guna mengurangi potensi kemacetan dan kelumpuhan arus logistik. Salah satu jalur yang disiapkan adalah melintasi jalan desa di Spaso Selatan yang tembus ke poros Bengalon-Sangkulirang.
Meski demikian, opsi pembukaan jalur alternatif ini tetap dikaji matang. Jika pengerjaan perbaikan jembatan utama diprediksi memakan waktu relatif singkat, skema penggunaan jalan desa akan dimatangkan melalui koordinasi lintas instansi. Pemerintah berkomitmen melakukan survei lanjutan serta penanganan fisik sementara pada titik-titik jalan yang sempit sebelum resmi difungsikan bagi kendaraan tertentu.
“Tapi saya rasa kalau cuman perbaikannya satu bulan atau dua bulan, ya kita bisa upayakanlah. Kita bisa meeting-kan dengan instansi terkait untuk bisa kita gunakan jalan desa itu sebagai jalan alternatif,” pungkas Mahyunadi. (adv/yp)
