RUANGKALTIM.COM, KUTIM — Menjaga ketenteraman, ketertiban umum, dan menegakkan Peraturan Daerah di wilayah seluas Kabupaten Kutai Timur tentu bukan tugas yang mudah. Di tengah tantangan geografis dan dinamika sosial yang tinggi, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kutai Timur ternyata harus beroperasi dengan keterbatasan jumlah personel yang cukup signifikan dari standar ideal.
Kepala Satpol PP Kutai Timur, Fata Hidayat, mengungkapkan bahwa kuantitas personel yang dimiliki saat ini masih jauh dari kata ideal untuk mengawal seluruh wilayah Kabupaten Kutim secara maksimal. Berdasarkan perhitungan kebutuhan riil di lapangan, jumlah personel ideal yang dibutuhkan pada tahun ini seharusnya mencapai sekitar 600 orang.
Namun, realitas struktur kepegawaian saat ini mencatat jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Satpol PP Kutim hanya berjumlah 154 orang. Untuk menutupi kekurangan tersebut, pihak instansi sangat terbantu oleh keberadaan tenaga alih daya (outsourcing). Kendati demikian, sebaran tenaga outsourcing tersebut harus dibagi secara merata ke berbagai wilayah kecamatan.
“Kalau disebut kurang memang kurang, kita ini sebenarnya untuk idealnya di Kutai Timur itu 600 personel kalau di tahun ini. Sementara tahun ini PNS-nya cuma 154. Nah, kita terbantu dengan OS (outsourcing),” ujar Fata Hidayat menjelaskan kondisi internal satuannya.
Baca Juga :
Fata merinci, dari total tenaga alih daya yang ada, sekitar 127 orang ditugaskan langsung di tingkat kecamatan-kecamatan. Sisa personel yang bertugas di Mako induk pun harus kembali dibagi ke dalam berbagai pos penugasan penting, mulai dari penjagaan sistem shift di rumah jabatan, pemenuhan Bantuan Kendali Operasi (BKO) di berbagai instansi, hingga regu operasional harian. Akibat pembagian tersebut, personel yang siaga secara aktif di markas pusat tersisa sekitar 130 orang saja.
Saat disinggung mengenai rencana penambahan personel guna memperkuat lini pengamanan daerah, Fata tidak menampik bahwa kebutuhan tersebut selalu ada dalam perencanaan. Kendati demikian, kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diterapkan oleh pemerintah daerah menjadi kendala tersendiri. Ruang fiskal yang terbatas membuat alokasi penambahan anggaran operasional maupun rekrutmen baru belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat.
Bahkan, pada APBD Perubahan tahun ini, pihak Satpol PP belum memperoleh tambahan dana operasional yang memadai. Meski demikian, Fata menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus mengoptimalkan sumber daya yang ada agar seluruh agenda pengawasan ketertiban umum tetap berjalan lancar hingga menutup akhir tahun anggaran.
“Kalau rencana penambahan semua ada, cuma kan kita lagi efisiensi. Anggaran ini kan tidak sebanyak yang dulu. Bahkan di perubahan ini pun kita kan masih belum juga memperoleh tambahan untuk operasional. Jadi, ya, mudah-mudahan kegiatan dilaksanakan sampai dengan Desember bisa kita maksimalkan,” pungkas Fata.
Di tengah keterbatasan jumlah personel dan tantangan efisiensi anggaran, Satpol PP Kutim membuktikan dedikasi tinggi untuk terus hadir di tengah masyarakat, mengawal ketertiban, serta memastikan keamanan wilayah Kabupaten Kutai Timur tetap kondusif. (adv/yp)
