RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Sebagai upaya pengendalian inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutai Timur (Kutim) pun menggelar pasar murah pertama tahun ini di halaman Kantor Camat Teluk Pandan, Kamis (6/4/2023).
Hal itu dilakukan untuk mendukung kebijakan pemerintah, guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat dan mendukung kelancaran distribusi. Termasuk untuk stabilitas perekonomian di kabupaten ini.
Kadisperindag Kutim Zaini mengatakan, pihaknya menyediakan 300 paket sembako yang berisikan 5 kilogram beras, 1 kilogram gulaku, 2 liter minyak goreng, 1 kaleng besar sarden, 2 kaleng susu dan 1 bungkus teh dengan menggunakan anggaran Rp 60 juta.
“Karena dananya terbatas, makanya kami hanya menyediakan 300 paket,” katanya.
Sedangkan ditetapkannya Teluk Pandan, lantaran berbatasan dengan Bontang. Sebagai antisipasi agar masyarakat tetap terakomodasi dengan harga paket sembako yang murah. Mengingat, terdapat 700 penduduk dengan garis kemiskinan di Teluk Pandan. Berbeda dengan Kecamatan Sangatta Selatan, yang jumlahnya mencapai 3 ribu.
“Setidaknya 50 persen warga di Teluk Pandan terbantukan. Apalagi paketnya bernilai Rp 304 ribu, sedangkan masyarakat cuma menebus Rp 100 ribu. Sudah disubsidi hingga Rp 204 ribu,” bebernya.
Adapun penerima manfaat dari program pasar murah, dipastikannya telah melalui proses seleksi. Bahkan setiap warga diberikan kupon agar yang hadiri tidak menumpuk. Apalagi sampai kekurangan paket sembako, karena yang dijual terbatas dengan jumlah yang diberi kupon.
“Jadi, masyarakat yang datang hanya yang memiliki kupon,” terangnya.
Baca Juga: Rampung Tahun 2024, Penanganan Jalan Nasional Proses Lelang
Dia memastikan, langkah tersebut digelar untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden dan Menteri Keuangan, karena dampak kenaikan harga BBM terhadap inflasi. Maka untuk membantu harga sembako tidak terlalu tinggi, digelar pasar murah dengan kuota yang terbatas.
“Tapi, kami sudah mengajukan lagi. Kan tahun lalu pelaksanaannya belum selesai hingga 18 kecamatan. Apalagi tahun lalu ada dana transfer umum (DTU) Rp 10 miliar. Karena pelaksanaannya baru November (tahun lalu), akhirnya masih tersisa Rp 6 miliar. Yang jelas, kami tidak mengajukan berapa nilainya. Tapi, kami mengajukan lagi agar ini dapat terakomodasi,” ungkapnya.
Sebab pihaknya khawatir terjadinya gejolak harga. Apalagi informasinya ada gagal panen dan sebagainya di kabupaten ini. Sedangkan Kutim, selama ini serba import barang dari luar.
“Seperti beras, Kutim tidak swasembada pangan. Termasuk sayuran, bawang dan cabe. Makanya melalui program ini diharapkan masyarakat bisa terbantukan,” pungkasnya. (rk)
