RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Realisasi target pendapatan daerah yang turun dari tahun sebelumnya, membuat anggota DPRD Kutim Faisal Rachman meminta agar Pemkab Kutim merubah target pendapatan tahun depan, 2023.
Ya, Pemkab Kutim menargetkan APBD 2023 Rp 3,6 triliun. Sedangkan melalu pandangan Fraksi PDI Perjuangan, dia telah meminta agar diubah menjadi Rp 4,4 triliun.
“Pemerintah seharusnya bisa bersikap optimis dengan target pendapatan tahun depan,” katanya baru-baru ini.
Pasalnya, anggaran perubahan 2022, pemerintah mampu membukukan pendapatan Rp 4,4 triliun.
“Makanya Fraksi PDI Perjuangan meminta agar target pendapatannya dinaikan,” tegasnya.
Mengingat, dia sudah menyambangi langsung Bidang Perimbangan Kementrian Keuangan, yang ternyata realisasinya APBD Kutim akan tembus di angka 4,8 triliun.
“Tahun depan dana bagi hasil (DBH) sektor minyak dan gas (migas) Rp 4,6 triliun,” ungkapnya.
Hal itu juga belum termasuk DBH dari sektor perkebunan kelapa sawit, yang diprediksinya akan memperoleh Rp 500 miliar. Apabila dijumlahkan, APBD Kutim tahun depan bisa saja mencapai Rp 5 triliun.
“Belum ditambah PAD (pendapatan asli daerah) dan bantuan keuangan (bankeu) dari provinsi,” tuturnya.
Sebab, apabila pemerintah menurunkan target pendapatan, dia meminta agar tidak terlalu signifikan.
“Dari Rp 4,6 triliun menjadi Rp 3,6 triliun. Terlalu jauh, sangat disayangkan,” ucapnya.
Sesuai Permendagri Nomor 84/2022 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, disebutkan bahwa dalam penyusunan angka target anggaran tidak boleh melebihi tahun sebelumnya.
“Kami akan terus mendorong pemerintah agar bersikap otipimis terkait realisasi pendapatan tahun depan. Agar dapat mewujudkan program pembangunan yang telah disusun,” tutupnya. (adv/rk)
