RUANGKALTIM.COM, KUTIM — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tak ingin lagi kecolongan akibat lambatnya serapan anggaran yang berdampak langsung pada lesunya roda perekonomian daerah. Dalam evaluasi ekonomi terbaru, Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, blak-blakan membongkar akar masalah lambatnya pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menyiapkan resep jitu untuk menggenjotnya.
Mahyunadi secara terbuka menyoroti pola eksekusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun-tahun sebelumnya yang dinilai kurang optimal akibat keterlambatan pelaksanaan proyek.
“Mungkin salah satu kenapa 2025 pertumbuhan ekonominya lambat? Karena kita melaksanakan APBD itu setelah APBD perubahan, jadi murni pembangunan proyek-proyek itu tidak ada. 2026 juga agak lambat pertumbuhan ekonomi kita sekarang karena adanya pergeseran yang baru selesai di bulan Juni tadi,” ungkap Mahyunadi (8/9/2026).
Baca Juga :
Belajar dari pengalaman pahit tersebut, ia mengeluarkan instruksi tegas tanpa kompromi. Memasuki tahun perencanaan mendatang, kedisiplinan fiskal akan diperketat agar siklus pembangunan tidak lagi tersendat di tengah jalan.
“Yang seharusnya tidak ada lagi, makanya saya lagi-lagi tekankan bahwa tahun 2027 tidak boleh lagi ada pergeseran anggaran. Semua yang disahkan oleh DPRD itu harus dilaksanakan di awal tahun sehingga pertumbuhan ekonomi cepat maju,” tegasnya.
Dengan eksekusi anggaran yang dimulai sejak awal tahun, pemda dapat melakukan evaluasi berkala secara terukur pada setiap kuartal, mulai dari kuartal pertama hingga kuartal ketiga. Evaluasi rutin ini krusial agar pemerintah memiliki ruang gerak yang cukup untuk menggenjot perekonomian di penghujung tahun demi mencapai target nasional.
Selain instrumen fiskal APBD, faktor daya beli masyarakat juga menjadi perhatian serius sebagai salah satu indikator vital penentu pertumbuhan ekonomi yang dicatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pemkab Kutim berharap daya beli warga di pasaran dapat terus terdongkrak naik agar memberikan multiplier effect yang positif bagi perekonomian lokal.
Menjawab tantangan konkret untuk mempercepat lonjakan ekonomi, Mahyunadi menekankan pentingnya eksekusi kebijakan yang berbasis riset matang, bukan sekadar asumsi di atas kertas. Ia telah menginstruksikan Bagian Ekonomi Setkab Kutim untuk bekerja secara taktis dan terarah.
“Saya tadi sudah meminta kepada Kabag Ekonomi untuk kita mengkaji secara comprehensive apa-apa saja sektor yang bisa memajukan pertumbuhan ekonomi. Jangan hanya kita analisa-analisa, tapi kita kerjakan berdasarkan analisa. Jangan sampai kita analisa tidak tepat, akhirnya kita mengerjakan hal yang tidak tepat,” ujarnya.
Sebagai langkah kolaboratif yang inklusif, pemerintah daerah juga akan menggandeng para akademisi dari perguruan tinggi terkemuka di Kalimantan Timur. Pelibatan dunia kampus ini diharapkan mampu menghasilkan kajian indikator ekonomi yang tajam, akurat, dan aplikatif, sehingga setiap kebijakan pembangunan yang dieksekusi benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Kutai Timur. (adv/yp)
