Baca Juga :
RUANG KALTIM. COM, KUTIM – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kabupaten Kutai Timur terus melakukan gebrakan–gebrakan berinovasi melalui program Cap Jempol Stunting atau Cara Jemput Stop Stunting terhadap penurunan angka stunting di Kutai Timur.
Dalam sesi konferensi pers bersama sejumlah awak media, Kepala DP2KB Junaidi menyampaikan bahwa program tersebut memiliki siklus kerja yang membutuhkan keterlibatan semua stakeholder yang tergabung di dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting.
“Ada dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, organisasi mitra, industrial yang terlibat perannya dalam penanganan stunting,” ucapnya didepan awak media pada Selasa, 18/11/2025.
Pada tahun 2024 kabupaten Kutai Timur berada di peringkat paling tinggi soal angka keluarga berisiko stunting, yakni berjumlah sekitar 11.973 kepala keluarga. Sedangkan soal gizi buruk Kutai Timur capai 29 persen, ini merupakan persentase tertinggi se-Kalimantan Timur.
“Atas dasar itulah kami mencoba menghadirkan program yang bermanfaat, termasuk Cap Jempol Stunting. Karena ini sesuai misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,” ujar pak Jun sapaan akrabnya.
Berdasarkan hasil mitigasi yang dilakukan, Junaidi menyebut penyebab utama munculnya angka keluarga berisiko stunting di daerah. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pola asuh, sumberdaya yang belum optimal, Balai Penyuluh yang terbatas, alokasi anggaran yang terbatas dan luasan wilayah Kutai Timur yang sulit terjangkau.
“Sedangkan stunting berfokus pada data by name by address yang berkolaborasi di Dinas Kesehatan,” jelasnya.
Di sisi lain, dalam penanganan penurunan angka stunting DP2KB Kutim juga terus berupaya melakukan penguatan Tim Pendamping Keluarga (TKP) yang tersebar di seluruh desa–desa di 18 kecamatan Kutai Timur dengan total keseluruhan TKP berjumlah 528 orang.
“Secara regulasi dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga), satu desa terdiri dari tiga orang perwakilan meliputi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), bidan, dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB),” jelas Junaidi.
Dengan tingginya angka berisiko stunting dan gizi buruk, Junaidi berharap penanganan penurunan angka stunting mendapat dukungan penuh dari seluruh stakeholder terkait.
“Saya berharap adanya kolaborasi yang kuat. Sehingga kedepannya angka stunting bisa terus menurun,” pungkasnya. (yp)
