RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Sebagai upaya mempermudah masyarakat dalam hal kepemilikan lahan. Pemkab Kutim berencana memberikan keringanan, yakni berupa penghapusan bea perolehan hak atas bangunan (BPHTB), khusus pendaftaran percepatan tanah sistematis lengkap (PTSL) bagi masyarakat.
Asisten Pemkesra, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kutim Poniso Suryo Renggono memastikan, langkah itu sesuai dengan arahan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman dan Wakilnya Kasmidi Bulang. Pihaknya pun melibatkan stakeholder terkait untuk mengkaji terlebih dahulu.
“Masukan dan saran diperlukan untuk pelaksanaan program. Jadi diketahui, bisa tidaknya dilaksanakan,” kata mantan Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) Kutim itu.
Menurutnya, seluruh perangkat daerah hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN), telah mendukung program tersebut. Apalagi pihaknya merencanakan akan dilaksanakan tahun ini.
“Karena BPHTB dihapus, masyarakat bisa langsung memperoleh sertifikat hak milik (SHM). Bisa langsung dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi keluarga,” terangnya.
Program tersebut juga dianggap mampu meminimalisir permasalahan maupun sengketa yang sering terjadi. Terutama terkait permasalahan lahan dan yang tak kalah penting untuk tertib administrasi pertanahan.
“Nanti kajiannya akan dibuat. Kemudian diserahkan kepada kepala daerah, opsi-opsi yang perlu dilakukan dan nanti leading sektornya Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda),” ucapnya.
Kepala Seksi (Kasi) Pemetaan Hak dan Pendaftaran BPN Kutim, Husen mengatakan bahwa pihaknya mendukung program penghapusan BPHTB bagi masyarakat yang akan dicanangkan pemkab tersebut.
“Kami (BPN) berterima kasih, karena ini sangat membantu sekali. Kami harap program ini segera terlaksana. Apalagi tinggal menunggu persetujuan dari pak Bupati saja,” tutupnya. (rk)
