RUANGKALTIM.COM, KUTIM — Menjaga stabilitas keamanan, ketertiban umum, dan mengawal berbagai agenda penting di wilayah seluas Kabupaten Kutai Timur menuntut kesiapan operasional yang prima. Namun, dibalik dedikasi tinggi para personel di lapangan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kutai Timur saat ini dihadapkan pada kenyataan pelik berupa keterbatasan sarana prasarana dan tantangan anggaran yang belum sepenuhnya terakomodasi.
Kepala Satpol PP Kutai Timur, Fata Hidayat, membeberkan secara terbuka kondisi riil yang dihadapi satuannya. Menurutnya, ketersediaan alat operasional dan kendaraan dinas sudah sangat minim dan tidak sebanding dengan total kekuatan personel yang berjumlah kurang lebih 300 orang.
Fata merinci, armada pendukung yang dimiliki Satpol PP Kutim saat ini sangat terbatas. Kendaraan truk pengangkut personel hanya ada satu unit, sementara mobil patroli jenis single cabin hanya berjumlah tiga unit yang harus dibagi ke dalam tiga bidang operasional berbeda.
Situasi semakin pelat tatkala armada Patroli dan Pengawalan (Patwal) harus disiagakan secara ketat untuk mengawal mobilitas pimpinan daerah, mulai dari Bupati, Wakil Bupati, hingga Sekretaris Kabupaten. Bahkan, di tengah meningkatnya dinamika sosial dan potensi kerawanan di berbagai wilayah, pola pengawalan kini diperketat dengan mengerahkan tim deteksi dini yang mendahului keberangkatan rombongan utama.
Baca Juga :
“Mobil patroli kami yang single cabin itu hanya tiga dan dibagi tiga bidang, itu yang pertama. Yang kedua mobil patwal kami standby untuk mengawal keberangkatan Pak Bupati, Wakil, dan termasuk Sekda. Jadi Spare itu cuma satu,” bebernya.
Kondisi tersebut memaksa pihak pimpinan instansi memutar otak secara kreatif demi kelancaran tugas di lapangan. Fata bahkan harus merelakan kendaraan dinas operasional miliknya untuk diperbantukan dalam misi pengawalan dan pengamanan pejabat.
“Akhirnya kendaraan keluar, bahkan unit yang biasanya untuk saya pakai itu, saya gunakanlah untuk pengawalan itu. Artinya mobil patwal saya yang harusnya membawa saya ke sana, akhirnya saya gunakan untuk kepentingan itu tadi,” ungkap Fata Hidayat.
Tak hanya persoalan armada kendaraan, tantangan berat juga membayangi sektor pembiayaan tenaga alih daya (outsourcing). Fata mengungkapkan bahwa dari sisi perencanaan, usulan penambahan fasilitas maupun anggaran sebenarnya telah disampaikan sejak lama.
Namun, dalam realisasinya, kerap kali usulan tersebut belum terakomodasi secara optimal.
Bahkan, pada tahun anggaran berjalan, terdapat persoalan krusial menyangkut alokasi gaji bagi sebagian tenaga outsourcing yang belum sepenuhnya tercover dalam pos anggaran. Tercatat ada sekitar 67 orang tenaga alih daya yang pos gaji operasionalnya masih menghadapi kendala pembiayaan.
“Dari dulu sudah saya sampaikan, cuman terkadang tidak terakomodir. Saya enggak tahu apa masalahnya. Jadi ada kekurangan, ada sekitar 67 orang itu yang tidak memiliki anggaran untuk gajinya,” jelas Fata.
Kendati dihadapkan pada berbagai keterbatasan tersebut, Fata tetap menunjukkan keberpihakannya yang tinggi kepada para pejuang lapangan. Sebagian besar tenaga outsourcing di Satpol PP merupakan anak-anak muda lokal Kutai Timur yang baru lulus sekolah dan mencari pengalaman kerja. Ia berharap ke depan kondisi fiskal daerah dapat berangsur membaik sehingga hak-hak para personel non-ASN ini dapat terpenuhi secara layak, sekaligus membimbing mereka agar tetap berkarya di jalur pengabdian yang benar.
“Jadi, harapan saya ya mudah-mudahan Kutai Timur ke depan membaik, anggaran menjadi normal. Saya hanya berpikir yang OS itu rata-rata kan anak Kutai Timur semua, anak-anak yang baru lulus sekolah. Jadi mereka non-skill saya harapkan dengan ini ada pengalaman mereka, setidaknya dari pemerintah supaya mereka itu tetap pada koridornya di Satpol PP,” pungkasnya. (adv/yp)
