RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Dalam menyambut hari besar keagamaan, yakni Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah mendatang, berbagai langkah antisipasi telah dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Bahkan belum lama ini, Kesbangpol menggelar rapat Bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kutim di Mako Lanal Sangatta.
Hal itu disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Badan Kesbangpol Kutim, Muhammad Yusufsyah. Dia mengatakan, rapat itu membahas masalah persiapan menjelang lebaran. Baik itu masalah sosial, ekonomi hingga kamtibmas turut dibahas.
“Terutama harga sembako yang sudah disurvei oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait,” ungkapnya, Senin (1/4/2024).
Selain itu, pihaknya juga membahas segala potensi konflik-konflik sosial. Bahkan hal ini sudah dikonsultasikan dengan pihak kepolisian. Mengingat sejalan dengan rencana operasi ketupat yang akan digelar pihak kepolisian.
“Tinggal action saja di lapangan,” sebutnya.
Adapun terkait kewaspadaan nasional dan penanganan konflik, Kesbangpol Kutim telah mempertajam dan memperkuat indeks kerawanan konflik (IKK). Khususnya di tahun 2024, yang merupakan tahun pelaksanaan pemilu. Baik pelaksanaan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) yang sudah dilewati. Termasuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan digelar pertengahan November mendatang.
“Bagi kami pilkada juga memiliki potensi kerawanan. Makanya supaya tetap kondusif, perlu diantisipasi apa yang perlu dicegah dan apa yang harus dideteksi. Dan kerja sama antara instansi vertikal maupun binaan Kebangppol, seperti FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) tetap bersinergi,” katanya.
Adapun kerawanan yang dimaksud, yakni kurangnya partisipasi pemilih dalam gelaran pemilu. Terutama yang terjadi di kecamatan-kecamatan yang memang mengalami penurunan partisipasi. Maka salah satu langkahnya, yakni menyampaikan kepada yang punya wilayah.
“Seperti camat dan kepala desa, dengan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pilkada nantinya. Ini untuk kemajuan Kutai Timur ke depan. Agar lebih dinamis dan sinergi. Kolaborasi antar instansinya lebih terjalin,” paparnya.
Sejauh ini, ada beberapa kecamatan yang sudah dideteksi bersama pihak Direktorat Politik Dalam Negeri (Poldagri). Terutama kawasan yang persentase pemilihnya turun. Sehingga menjadi pertanyaan bersama. Sehingga perlu dilakukan intervensi pada kawasan yang partisipasinya berkurang.
“Terutama daerah yang awalnya partisipasinya tinggi, kini sudah menurun. Begitu pula dengan melakukan evaluasi setelah gelaran pileg dan pilpres. Kan sudah bisa terdeteksi dengan jumlah suara dan daftar pemilih tetap (DPT) di setiap kecamatan. Termasuk jumlah suara sah dan suara rusak. Ini merupakan yang harus dipelajari sungguh-sungguh. Sehingga ke depannya persentasenya bisa meningkat,” terangnya.
Maka itu, FKDM kecamatan juga telah diminta untuk memonitor pergerakan-pergerakan yang ada. Sehingga partisipasi bisa meningkat dan menghasilkan pemimpin yang amanah. Adapun upaya mengantisipasi kecurangan pemilu ke depannya, Kesbangpol hanya bisa mendeteksi. Mengingat menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“Kami hanya memberikan gambaran potensi kecurangan yang ada. Kami tidak berhak mengeksekusi. Makanya tahun ini, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Kerawanan Konflik melakukan indeks kerawanan konflik sosial (IKKS). Bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kutim,” tuturnya.
Di antaranya melakukan tahapan penyelesaian kuesioner dan pembagiannya. Bahkan setelah Idul Fitri, pihaknya akan menggelar roadshow di kecamatan-kecamatan. Sebab banyak indikator yang dilakukan, khususnya pilkada yang masuk dalam indikator IKKS. Sedangkan hasilnya, akan menjadi parameter kesiapsiagaan.
“Sekarang kamu sudah siaga. Indeks kerawanan ini merupakan hal yang luar biasa bagi kami. Salah satu contoh, yakni masalah narkoba. Misalnya, desa yang sudah waspada dengan penyalahgunaan narkoba. Itu bisa dideteksi dengan indeks kerawanan. Makanya saat roadshow nanti, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kecamatan dan desa bisa mengisi kuesioner ini. Untuk memudahkan pelaksanaan program-program kegiatan ke depan,” pungkasnya. (rk)
