RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Serapan anggaran yang lambat dan tak maksimal kerap disoroti legislator Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Mengingat jika tak maksimal tentu akan berdampak pada pembangunan di kabupaten ini.
Apalagi bisa menyebabkan silpa, sehingga harus dimaksimalkan serapannya agar tidak menjadi beban bagi daerah. Anggota DPRD Kutim Faizal Rachman tak menampik hal itu. Dia mengaku telah meminta kepada jajaran Pemkab Kutim, untuk menyiapkan terobosan.
“Supaya penyerapan anggaran lebih maksimal. Semua program juga berjalan sesuai perencanaan. Tentu ujungnya dirasakan masyarakat manfaatnya,” sebutnya.
Hal itu disampaikannya, lantaran memasuki triwulan III semua kegiatan yang dialokasikan melalui APBD Kutim belum juga dijalankan. Tentu ini membuatnya geram. Politikus PDIP itu mengaku sudah menyampaikan hal itu kepada pemkab, agar kegiatan disegerakan.
“Apalagi tahun ini (2023) sudah disepakati pelaksanaan program multy years contract (MYC). Alokasinya tidak main-main, Rp 1,364 triliun, akan dibayarkan melalui APBD murni dan perubahan 2023 serta APBD murni 2024,” bebernya.
Sedangkan tahun ini, kata dia, APBD Murni dialokasikan Rp 442 miliar. Dengan alokasi sebesar itu, sayangnya tak satupun kegiatan tersebut dijalankan. Padahal sudah memasuki triwulan III.
“Kami mengingatkan pemerintah bahwa ini sudah memasuki pertengahan tahun. Jangan sampai menghambat serapan anggarannya,” tegasnya.
Mengingat APBD Perubahan semakin dekat. Sedangkan kegiatan pada APBD Murni justru belum satupun dijalankan.
“Bagaimana mau menambah alokasi MYC kalau anggaran murni saja belum berjalan,” ungkapnya.
Keseriusan pemkab pun dipertanyakan. Terutama untuk menyelesaikan semua program yang telah disepakati antara Pemkab dan DPRD. Hal itu menjadi kewajiban untuk memaksimalkan serapannya. Apalagi rakyat sudah menunggu.
“Jangan sampai jadi silpa lagi seperti tahun lalu,” pungkasnya. (adv/rk)
