RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus alami kenaikan. Jika APBD murni lalu Rp 5,9 triliun, kini di APBD Perubahan kembali meningkat. Bahkan menyentuh angka Rp 9 triliun lebih.
Kendati demikian, alokasi APBD tersebut belum dimaksimalkan untuk merealisasikan pembangunan yang merata bagi masyarakat kabupaten ini. Bahkan masyarakat seluruh kecamatan, baik pedalaman dan pesisir belum menerima manfaatnya.
Sedangkan serapan anggaran yang dialokasikan melalui APBD Murni, juga belum terserap maksimal. Bahkan beberapa organisasi perangkat daerah memiliki serapan sangat rendah.
Menanggapi ini, anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Yuli Sa’pang mengatakan, pemerintah seharusnya fokus dan bisa kerja cerdas.
“Terutamqa untuk melakukan percepatan proses penyerapan anggaran APBD murni. Sekarang serapannya belum maksimal, memang masih rendah (serapan anggaran),” sebutnya.
Padahal, kata dia, alokasi APBD meningkat signifikan. Sedangkan waktu kerja semakin sempit, mengingat kebanyakan kegiatan fisik baru mulai dikerjakan di penghujung triwulan III lalu, yakni Agustus-September.
“Kekhawatirannya tidak terserap semua. Lihat saja, anggaran murni saja belum selesai dikerjakan. Khawatirnya akan terjadi penambahan terhadap silpa (sisa lebih perhitungan anggaran),” papar politikus PDIP itu.
Apalagi pemerintah dan DPRD sudah menyepakati anggaran perubahan yang nilainya juga tidak sedikit. Apabila serapan anggaran yang tidak maksimal, akan berdampak terhadap program pembangunan yang akan dilakukan.
“Harusnya anggaran besar, pekerjaan bisa dijalankan lebih awal. Tidak seperti sekarang, yang terlaksana saat triwulan III. Bagaimana mau menyelesaikan anggaran perubahan, anggaran murni saja belum terserap,” tutupnya. (adv/rk)
