RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Anggota Tim Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Kutai Timur (Kutim), Faizal Rachman menyoroti pelaksanaan proyek multi years contract (MYC) yang dilaksanakan pada 2023 lalu. Berdasarkan hasil presentasi yang ada, baru Dinas Perhubungan(Dishub) Kutim yang memaparkan dan memberikan laporan.
Ya, tahun lalu Dishub memperoleh alokasi anggaran Rp 120 miliar untuk melanjutkan pembangunan Pelabuhan Kenyamukan. Kemudian, alokasi anggaran tersebut dibagi tiga, yakni Rp 115 miliar untuk pembangunan proyek, Rp 3,5 miliar kontraktor dan Rp 800 juta untuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP).
“Tahun 2023 itu kita alokasikan Rp 70 miliar untuk pembangunan Pelabuhan Kenyamukan. Sedangkan tahun ini (2024) Rp 50 miliar. Itu sudah berdasarkan nota kesepakatan yang sudah disepakati,” katanya, Senin (1/5/2024).
Mengingat berdasarkan nota kesepakatan yang ditandatangani antara Pemkab Kutim dan DPRD Kutim, dari dana yang dialokasikan Rp 70 miliar hanya 15 persen yang sudah terealisasi.
“Dikarenakan ada sisa anggaran Rp 43 miliar tidak terserap, maka kita masukan dalam silpa (sisa lebih perhitungan anggaran) 2023. Sehingga untuk tahun 2024 ini hanya sekitar Rp 45 miliar yang harus digunakan untuk mengerjakan Pelabuhan Kenyamukan,” ucapnya.
Politikus PDIP itu mengatakan, permasalahan keterlambatan dan pelaksanaan proyek pembangunan pelabuhan kenyamukan tersebut menjadi hal yang harus diselesaikan.
“Maka dari itu proyek pembangunan pelabuhan harus diselesaikan 100 persen, agar dapat dinikmati dan bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (adv/rk)
