RUANGKALTIM.COM, KUTIM — Dinamika penyampaian aspirasi di muka umum melalui aksi unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat merupakan hal yang lumrah dalam alam demokrasi. Menghadapi potensi eskalasi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kutai Timur selalu menyiagakan personelnya secara optimal guna memastikan setiap kegiatan aksi unjuk rasa berjalan tertib, aman, dan terkendali.
Kepala Satpol PP Kutai Timur, Fata Hidayat, mengungkapkan bahwa kesiapan instansinya dalam menghadapi aksi unjuk rasa didukung oleh sistem deteksi dini dan koordinasi lintas instansi yang solid. Informasi awal mengenai rencana aksi massa biasanya diperoleh melalui jaringan intelijen, salah satunya dari Badan Intelijen Negara (BIN), yang kemudian ditindaklanjuti dengan langkah kesiapsiagaan personel di lapangan bersama pihak Kepolisian Resor (Polres) Kutai Timur.
Meski informasi yang diterima memiliki tingkat akurasi yang baik, tantangan di lapangan kerap terletak pada ketepatan waktu kedatangan massa. Oleh karena itu, pengaturan personel dilakukan secara proporsional. Sebagian kekuatan dikerahkan untuk pengamanan unjuk rasa, sementara sebagian personel lainnya tetap disiagakan untuk mengantisipasi potensi bencana lain, seperti penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
“Jadi kami Satpol PP ini dapat informasi demo itu dari BIN. Kami pun tidak sendiri, karena pihak Polres juga ada. Jadi intinya informasi dari BIN itu akurat, cuman relevansi mereka datang tepat waktu atau tidak bergantung dengan merekanya,” ujarnya.
Baca Juga :
Sejauh ini, pelaksanaan berbagai aksi unjuk rasa di wilayah Kutai Timur terpantau aman tanpa ada insiden kericuhan yang berarti. Kondisi ini terwujud berkat pendekatan persuasif dan humanis yang dikedepankan oleh aparat penegak Perda. Sebelum aksi berlangsung, pihak Satpol PP senantiasa membangun komunikasi yang baik dengan para koordinator lapangan untuk menegaskan komitmen bersama bahwa kehadiran aparat semata-mata untuk menjaga ketertiban umum.
Fata menambahkan, peran Satpol PP dan aparat kepolisian dalam menghadapi aksi massa lebih difokuskan sebagai fasilitator yang menjembatani komunikasi antara pihak pendemo dengan para pimpinan daerah, baik dari unsur eksekutif maupun legislatif. Jika para pengunjuk rasa menuntut pertemuan langsung dengan pimpinan, pihak pengamanan bertugas mengoordinasikan substansi tuntutan tersebut agar dapat diterima secara prosedural dan tertib.
“Alhamdulillah kericuhan itu tidak ada, karena kami sudah menyampaikan sebelum-sebelumnya dengan para pendemo, bahwa kami ini hanya untuk menjaga ketertiban. Supaya apa yang mau disampaikan para pendemo itu tersampaikan dengan tepat,” jelasnya.
Melalui pola pengamanan yang humanis, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan aspirasi masyarakat, Satpol PP Kutim berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas keamanan daerah. Langkah ini memastikan bahwa meskipun terdapat berbagai gejolak dan dinamika sosial, iklim investasi serta kekondusifan Kabupaten Kutai Timur tetap terjaga dengan baik. (adv/yp)
