RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kutim menyambut baik nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 Rp 5,736 triliun. Namun, Fraksi PPP menegaskan bahwa dana ini harus dimaknai sebagai ruang fiskal yang lebih luas untuk perbaikan layanan dan kesejahteraan, bukan sekadar capaian angka, Selasa (25/11/2025).
Fraksi PPP menyoroti tren pemotongan dana bagi hasil (DBH) di tingkat pusat yang menjadi peringatan keras bagi Kutim. Ketergantungan fiskal pada transfer pusat harus segera diatasi.
“Kami memandang RAPBD 2026 sebagai momentum krusial untuk mempercepat transisi menuju kemandirian fiskal, melalui penguatan pendapatan asli daerah (PAD),” ucap Ketua Fraksi PPP, Hepnie Armansyah.
Pihaknya menilai, penguatan PAD tidak hanya melalui target. Tetapi juga langkah nyata seperti digitalisasi pungutan daerah, peningkatan kinerja BUMD berbasis rencana bisnis, serta penguatan sektor riil (tambang, properti, industri, dan UMKM).
Adapun salah satu kritik utama Fraksi PPP, yakni lambatnya penyerapan APBD 2025 yang menyebabkan pembangunan infrastruktur tertunda.
“Kami meminta perbaikan total pada belanja yang lebih efektif. Belanja Rp 5,73 triliun tidak boleh terjebak pada kegiatan seremonial. Harus fokus pada pelayanan publik, peningkatan ekonomi, dan pemerataan wilayah,” ujar Hepnie.
Selain itu, RAPBD 2026 harus disusun agar dapat dieksekusi sejak awal tahun. Tentu saja melalui perencanaan matang, persiapan lelang dini, dan kesiapan administrasi, serta teknis organisasi perangkat daerah (OPD).
“Sedangkan pada penyertaan modal BUMD, dukungan hanya diberikan jika penyertaan modal didasarkan pada kajian bisnis komprehensif dan memiliki kepastian manfaat terhadap PAD,” jelasnya.
Sebagai penutup, Fraksi PPP menegaskan bahwa RAPBD 2026 harus diarahkan menjadi anggaran yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, memperkuat desa, pesisir, dan wilayah perbatasan.
“Bukan hanya kawasan industri. Anggaran juga harus siap dieksekusi sejak awal tahun, serta mendorong pertumbuhan sekaligus pemerataan pembangunan,” pungkasnya. (adv/rk)
