RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Fraksi Gelora Amanat Perjuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Penjelasan Rancangan Peraturan (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Ya, penyampaian tersebut berlangsung pada gelaran rapat paripurna ke-XX masa persidangan ke-I tahun sidang 2024/2025, Sekretariat DPRD Kutim, Jumat, (22/11/2024).
Pada kesempatan itu, Fraksi Gelora Amanat Perjuangan mengatakan, pihaknya berkomitmen dalam memastikan bahwa setiap pembahasan APBD 2025 benar-benar demi kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
“Sebagaimana fungsi DPRD yaitu legislasi, budgeting, dan controlling,” ucap Mulyana, mewakili Fraksi Gelora Amanat Perjuangan.
Baca Juga :
Mulyana mengungkapkan, pendapatan asli daerah (PAD) Rp 358,388 miliar, hanya 3,21 persen dari total pendapatan daerah. Ini menunjukkan masih rendahnya kontribusi PAD terhadap keseluruhan pendapatan.
“Pemerintah daerah perlu fokus pada optimalisasi potensi lokal seperti sektor pariwisata, retribusi, dan pengelolaan aset daerah untuk meningkatkan PAD,” sebutnya.
Sedangkan pendapatan transfer Rp 10,245 triliun, yang masih menjadi tumpuan utama dalam peningkatan PAD. Maka itu, ketergantungan pada dana transfer menunjukkan kelemahan struktural yang harus diperbaiki dengan diversifikasi sumber pendapatan. Kemudian pada belanja daerah, pihaknya juga menyoroti belanja operasional Rp 5,603 triliun yang didominasi oleh belanja pegawai.
“Pemerintah perlu memastikan bahwa alokasi ini tidak didominasi oleh belanja pegawai. Sehingga masih tersedia ruang untuk program pembangunan yang lebih berdampak langsung kepada masyarakat,” tegas Mulyana.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, meskipun pada pembiayaan daerah tidak ada penerimaan pembiayaan. Namun terdapat pengeluaran sebesar Rp 15 miliar untuk penyertaan modal kepada BUMD.
“Langkah ini harus dilengkapi dengan kajian kelayakan investasi yang transparan. Termasuk proyeksi keuntungan dan dampak ekonomi masyarakat,” imbuhnya.
Selain itu, pihaknya juga memberikan masukan dan rekomendasi kritis terhadap proyeksi APBD tahun 2025. Di antaranya meliputi optimalisasi PAD, efisiensi belanja operasional, evaluasi belanja modal, peningkatan transparansi dan penguatan kemandirian fiskal.
“Semoga bisa menjadi masukan yang konstruktif bagi semua pihak, guna terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik,” tutupnya. (adv/yp)
