RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berikan tanggapan atas Pandangan Umum fraksi Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2025.
Tanggapan itu disampaikan pada gelaran rapat Paripurna Ke-XXI DPRD Kutim, Masa Persidangan Ke-I tahun sidang 2024/2025 di ruang Sidang Utama, Sekretariat DPRD, Senin (25/11/2025).
Pada kesempatan itu, Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kutim, Sudirman Latief yang mewakili Bupati Kutim mengapresiasi dukungan yang disampaikan oleh fraksi Golkar terhadap beberapa masukan yang akan ditindaklanjuti dengan serius.
Baca Juga :
“Terima kasih atas catatan dan masukan dari fraksi Golkar terhadap turunnya pendapatan anggaran dan belanja pada anggaran 2025 mendatang,” ucapnya.
Hal tersebut tidak lepas dari masih sangat tergantungnya Pemkab Kutim terhadap dana transfer pemerintah pusat.
Kemudian, Sudirman menyebutkan beberapa program dasar yang ditekankan oleh fraksi Golkar, untuk dimaksimalkan dengan anggaran yang ada. Seperti fokus pada bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar.
“Kami sepakat dengan fraksi Golkar bahwa ketiga hal tersebut penting, karena memiliki efek berganda. Misalnya saja pada peningkatan kesejahteraan, penurunan stunting dan peningkatan indeks pembangunan manusia,” paparnya.
Selain itu, pemkab diminta berbenah dengan lebih antisipatif dan melakukan persiapan dini, agar tercipta kepatuhan pada proses penyusunan APBD yang lebih baik. Sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah diatur dalam peraturan dan perundang-undangan.
“Pemerintah akan menindaklanjuti catatan serius fraksi Golkar mengenai BUMD. Kami berupaya akan membenahi tata kelola perusahaan daerah disertai dengan target kinerja dan target kontribusi pada pemerintah daerah,” pungkasnya. (adv/yp)
