RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Setelah Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Demokrat. Kini giliran Fraksi Golongan Karya (Golkar) yang menyampaikan pandangan umumnya dalam gelaran Rapat Paripurna ke-11 terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.
Ya, Partai Politik (Parpol) dengan simbol Pohon Beringin itu pun dengan lugas menyampaikan pandangan umumnya dengan beberapa catatan, setelah mempelajari dan menelaah penyampaian nota penjelasan raperda tersebut. Salah satu yang menjadi perhatian serius, yakni silpa lebih perhitungan anggaran (silpa) dari APBD Kutim tahun lalu.
“Sesuai dengan APBD Tahun 2022 yang nilainya Rp 5,12 triliun atau 114,87 persen dan adanya silpa anggaran kurang lebih Rp 1 triliun, maka Fraksi Golkar meminta anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk anggaran tahun ini,” kata Ketua Fraksi Golkar Sayid Anjas.
Pihaknya pun meminta kepada pemerintahan daerah (pemda), silpa yang ada masuk dalam anggaran belanja tambahan (ABT) atau APBD Perubahan 2023 mendatang.
“Kami sarankan supaya pembahasan ABT nanti harus cepat dilaksanakan. Sehingga serapan belanja daerah terealisasi lebih maksimal. Tidak seperti tahun lalu, yang menyisakan silpa hingga Rp 1 triliun lebih,” imbuhnya.
Adapun alasan agar proses pembahasan APBD Perubahan harus sesegera mungkin dilaksanakan. Selain agar anggaran terserap maksimal, pihaknya ingin agar pembangunan infrastruktur dan lainnya dapat terlaksana lebih efektif dan efisien.
“Sehingga peluang pemerataan pembangunan lebih besar. Dampaknya tentu pada perekonomian masyarakat,” tutupnya. (adv/rk)
