RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Sebagai upaya percepatan pembangunan Pelabuhan Kudungga di Kenyamukan, Sangatta Utara, Kutai Timur (Kutim). Jajaran Komisi C DPRD Kutim menyambangi Komisi V DPR RI beberapa waktu lalu. Hal itu dilakukan untuk memastikan ketersediaan APBN.
Anggota Komisi C Jimmi mengatakan, terdapat tiga sumber pembiayaan untuk penuntasan jembatan tersebut. Di antaranya APBN, APBD dan pihak swasta.
“Kutai Timur perlu memiliki akses untuk meningkatkan pertumbuhan dari berbagai hal. Seperti Kabupaten Berau, yang telah mempunyai moda transportasi laut dalam melayani angkutan barang dan masyarakat,” kata anggota Komisi C Jimmi.
Pihaknya ingin Kutim terbuka, tidak seperti saat ini bagaikan daerah terisolasi. Sehingga keberadaan pelabuhan dan bandara menjadi pembahasan penting ketika pihaknya menyambangi Komisi V DPR RI.
“Kemudahan akses menjadi sebuah daerah bukan wilayah terpencil. Makanya perlu kesinambungan terminal, pelabuhan dan bandara,” terangnya.
Sebelum pelabuhan beroperasi terdapat perbedaan harga bahan pokok dan bangunan. Indeks kemahalan harga konstruksi, selisihnya mencapai 17 persen dengan kawasan ibu kota provinsi.
“Keberadaan pelabuhan diharapkan bisa menghubungkan Kutai Timur, dengan pulau Sulawesi. Melalui kapal feri kan delapan jam bisa sampai ke Palu. Tentu berhubungan dengan perekonomian antar daerah,” tuturnya.
Perlu diketahui, percepatan pembangunan Pelabuhan Kudungga mendapat alokasi Rp 170 miliar. Terdiri dari CSR PT KPC Rp 30 miliar untuk membangun jembatan sisi darat dan causeway. Sedangkan APBD Kutim Rp 70 miliar dan APBN Rp 70 miliar.
“Pekerjaan ditarget rampung Oktober tahun depan,” pungkasnya. (adv/rk)
