RuangKaltim.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) akhirnya bisa bernafas lega. Bahkan, lebih optimis dapat mengoperasikan Pelabuhan Kenyamukan, Sangatta Utara, pada 2023 mendatang.
Apalagi setelah kedatangan anggota DPR RI Dapil Kaltim, Irwan, Rabu (20/10/2021). Pasalnya, anggota komisi V itu memastikan akan berupaya memperjuangkan agar pembangunan lanjutan dapat ditangani pemerintah pusat.
Sehingga, status pelabuhan pengumpul tidak lagi menjadi permasalahan. Wakil Bupati (Wabup) Kutim Kasmidi Bulang bangga memiliki anggota DPR yang turun langsung meninjau langsung kondisi pelabuhan.
“Aset tidak boleh dibiarkan. Harus ada lanjutan pembangunan. Baik pada sisi darat atau pun sisi laut,” ujarnya.
Baca Juga :
Sebab, kalau tidak dioperasikan atau tanpa perawatan akan rusak dengan sendirinya. Komitmen itu membuat pihaknya optimis membangun komunikasi dengan semua pihak.
“Mulai dari pusat sampai tingkat daerah. Memang harus diakui, tahun lalu asetnya sudah dihibahkan kepada daerah,” ucapnya.
Pihaknya akan mencoba mengusulkan melalui APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kutim. Dengan demikian, semua peluang anggaran dipastikan akan ditempuh pemkab.
“Apalagi Pak Bupati (Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman), sudah mengesahkan tim percepatan pembangunan pelabuhan dan bandara. Kebetulan saya langsung yang memimpin tim percepatan itu,” paparnya.
Masih 1,3 kilometer jalan masuk pelabuhan yang belum dibangun dan 900 meter belum dibebaskan. Kedua DPD II Golkar Kutim itu memastikan, pembebasan lahan akan dituntaskan hingga akhir tahun.
“Sudah dialokasikan melalui anggaran APBD perubahan. Khusus untuk pembebasan lahan itu,” bebernya.
Dia memastikan, pihaknya juga akan membangun komunikasi dengan pihak swasta dan investasi. Tapi, dia menilai APBN lebih memungkinkan, terutama mengenai kepastian hukum dan sebagainya.
“Kami akan tempuh semua peluang anggaran untuk menyelesaikan pembangunan. Optimis 2023 beroperasi,” tutupnya.
Sebelumnya, anggota Komisi V DPR RI Irwan mengatakan, status Pelabuhan Kenyamukan sama dengan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Trans Batuta Kalimantan (KEK-MBTK), yang dikerjakan Pemprov Kaltim.
“Sama-sama pelabuhan pengumpul. APBD, bantuan keuangan (bankeu) dan APBN memungkinkan. Insya Allah bisa peluang penuntasan sangat terbuka,” jelasnya.Apalagi pelabuhan itu sangat strategis sebagai model transportasi laut. Dipastikannya akan mendorong pelabuhan tersebut untuk segera difungsikan.
“Saya akan bantu akses jalan menuju pelabuhan melalui kementerian PUPR. Semoga tahun depan bisa dilaksanakan. Makanya melihat paska hibah aset. Apakah Kementerian Perhubungan berpeluang menganggarkan untuk pengembangan pelabuhan. Insya Allah bersama dengan pemkab mencoba mengharmonisasikan agar segera bisa fungsional,” akunya.
Sudah seharusnya pemerintah pusat mendorong pembangunan. Apalagi kalau memang masih ada kewenangannya. Disinggung mengenai potensi beroperasi pada 2023, sedangkan ada ada daerah lain di Kaltim sempat menginginkan status tol laut tersebut. Dia tetap optimis dengan hal tersebut.
“Saya optimis bisa beroperasi. Sekarang yang dibutuhkan harmonisasi semua pihak. Ini tim super, bukan superman,” tutupnya.
Perlu diketahui, penuntasan pembangunan jalan 1,3 kilometer diperkirakan Rp 57 miliar. Tapi secara keseluruhan memerlukan Rp 300 miliar. Sudah termasuk dengan penuntasan causeway sepanjang 500 meter. (rk)
