RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), menyampaikan kabar gembira terkait progres usulan proyek kontrak tahun jamak atau multi years contract (MYC) yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim.
Dalam rapat pembahasan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang sudah diselenggarakan, sejumlah proyek strategis berpotensi signifikan meningkatkan konektivitas dan keselamatan masyarakat dipastikan telah diakomodasi.
Anggota DPRD Kutim, Yusri Yusuf membeberkan beberapa usulan utama telah disetujui untuk dimasukkan ke dalam skema MYC, yang akan dimulai pada tahun anggaran 2026 mendatang.
Baca Juga :
“Jalan tembus Muara Bengalon. Proyek ini mencakup pembangunan jalan tembus yang menghubungkan Simpang Muara Bengalon hingga ke wilayah Muara Bengalon,” ungkapnya.
Jalur ini diharapkan dapat memperpendek jarak dan mempermudah akses logistik serta mobilitas warga.
Kemudian, ia mengatakan usulan pembangunan Ringroad yang sangat krusial. Tujuannya adalah mengalihkan lalu lintas angkutan dan alat berat dari jalan poros yang padat, khususnya yang menuju Bontang atau sebaliknya.
“Dengan adanya jalur lingkar ini, potensi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pengangkut dan alat berat dapat diminimalisir secara signifikan. Dapat meningkatkan keamanan bagi pengguna jalan lainnya,” kata Yusri.
Legislator Partai Demokrat itu menambahkan, peningkatan atau pembangunan Jalan Poros di Rantau Pulung, juga menjadi salah satu usulan yang diakomodasi dalam skema MYC.
“Ya, itu juga termasuk yang diakomodir oleh mereka. Karena kebutuhan pembangunan jalan yang mendesak oleh masyarakat di sana,” tuturnya.
Semua proyek ini direncanakan sebagai Multiyears Contract, yang berarti pelaksanaannya akan berlangsung lebih dari satu tahun anggaran. Sehingga memastikan penyelesaian pembangunan infrastruktur berskala besar secara optimal dan berkelanjutan.
“Total 32 proyek MYC dari berbagai dapil secara keseluruhan. Usulan proyek ini akan dilaksanakan melalui skema MYC yang berjumlah 32 paket,” ungkapnya.
Usulan tersebut diharapkan bisa terlaksana dengan cepat, sehingga manfaatnya dirasakan masyarakat dan pembangunan bisa berjalan dengan baik. (adv/rk)
