RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Pendidikan merupakan salah satu hak masyarakat Indonesia. Menjadi tugas negara untuk memenuhinya. Meski begitu, tidak sedikit warga yang mengabaikan hal tersebut. Sehingga banyak enggan bersekolah, sehingga buta aksara atau tidak dapat membaca dan menulis.
Hal tersebut tentu menjadi PR bagi pemerintah agar menghilangkan stigma tidak berpendidikan. Mengingat, sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM), maka Pendidikan yang berkualitas harus diberikan kepada masyarakat.
Berbagai upaya digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim). Bahkan terdapat 18 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Sedangkan untuk Pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C, diakomodasi Satuan Pendidikan Non Formal dan Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF-SKB) Sangatta Utara dan Sangatta Selatan. Termasuk untuk pengembangan minat dan bakat.
Baca Juga :
“Meskipun belum pernah mengenyam pendidikan sekalipun. Tetap berpeluang memiliki keterampilan yang setidaknya dapat menjadi modal usaha,” kata Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dinas Pendidikan (Disdik) Kutim Achmad Junaini, Selasa (22/11/2022).
Bahkan, pengembangan keterampilan gelaran SNF-SKB dapat diikuti semua usia. Baik usia sekolah, produktif maupun di atasnya. Kendati demikian, masih sedikit yang bersedia menempuh pendidikan jalur tersebut dengan berbagai alasan.
“Tapi SKB tetap jalan. Sekarang sedang proses ujian tengah semester (UTS),” katanya.
Menurutnya, terdapat 910 warga belajar di SKB Sangatta Utara. Terdiri dari usia sekolah dengan usia 21 tahun kebawah berjumlah 456. Sedangkan bukan usia sekolah terdapat 454 warga belajar. Semuanya sedang menempuh pendidikan non formal paket A B dan C.
“Tapi berdasarkan Dapodik (Data Pokok Pendidikan) per 3 Agustus 2022, usia sekolah di bawah 21 tahun mencapai 1.098 warga belajar. Sedangkan usia di atas 21 tahun ke atas 1.285 warga belajar. Sehingga total keseluruhan warga belajar paket A B dan C mencapai 2.383. Berada di 18 PKBM dan dua SKB se-Kutim,” ungkapnya.
Berdasarkan data tersebut, maka jelas terdapat banyak warga Kutim yang putus sekolah. Sehingga diperlukan upaya serius pemerintah dalam penganggaran.
“Agar upaya peningkatan SDM tersebut dapat lebih dimaksimalkan,” pungkasnya. (adv/rk)
