RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Rapat paripurna DPRD Kabupaten Kutai Timur resmi membahas Persetujuan Bersama Antara Kepala Daerah dengan DPRD Kabupaten Kutai Timur, terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Fraksi Partai Demokrat menyampaikan beberapa pendapat akhir, terhadap raperda tersebut. Melalui anggota fraksinya, Yusri Yusuf menyoroti bahwa belanja daerah harus diarahkan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat.
“Kami memandang, alokasi belanja daerah harus mencerminkan kebutuhan masyarakat dan berfokus pada sektor-sektor yang memberikan dampak langsung pada kehidupan sehari-hari,” ujarnya, Selasa (26/11/2024).
Fraksi Demokrat juga memberikan dukungannya terhadap anggaran untuk sektor-sektor penting. Di antaranya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan ekonomi lokal. Yusri meyakini bahwa investasi di sektor-sektor tersebut akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Baca Juga :
“Kami percaya bahwa alokasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan, adalah investasi yang sangat penting untuk pembangunan sumber daya manusia,” tambahnya.
Namun, pihaknya juga mengkritisi ketimpangan dalam alokasi belanja daerah. Di mana belanja operasional masih jauh lebih besar dibandingkan dengan belanja modal. Menurut Yusri, hal ini mencerminkan kurangnya perencanaan matang dalam pengelolaan anggaran. Seharusnya dapat lebih difokuskan untuk pembangunan infrastruktur yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Belanja operasional yang lebih besar, menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Kami mengusulkan agar belanja modal, khususnya untuk pembangunan infrastruktur, dapat lebih diutamakan,” paparnya.
Tidak hanya itu, pihaknya juga mengusulkan agar pemerintah daerah menambahkan anggaran untuk program-program prioritas, yang dapat mendukung konektivitas antar desa dan kecamatan. Termasuk memperkuat infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Pembangunan infrastruktur yang lebih merata akan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” jelas Yusri.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti beberapa program pemerintah yang dinilai kurang tepat sasaran. Seperti program hiburan dan bimbingan teknis pegawai, yang perlu dievaluasi agar lebih efektif dan efisien.
“Kami berharap pemerintah dapat melakukan evaluasi dan perbaikan pada program-program yang tidak memberikan hasil maksimal. Sehingga anggaran bisa digunakan dengan lebih efektif,” tegasnya.
Terakhir, Fraksi Demokrat menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Sehingga masyarakat harus tahu bagaimana anggaran mereka digunakan dan apa hasilnya.
“Kami akan terus mengawal proses pengelolaan anggaran, agar bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat,” pungkasnya. (adv/yp)
