RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Meski telah diresmikan Januari lalu, namun pengoperasian Rumah Sakit (RS) Muara Bengkal masih dipenuhi dilema. Bagaimana tidak, butuh banyak hal yang harus dilengkapi. Terutama tenaga medis, karena dibutuhkan setidaknya 141 sumber daya manusia (SDM) untuk mengoperasikan RS Tipe D itu.
Sejauh ini, baru 23 tenaga medis yang bersedia ditugaskan di RS tersebut. Itu pun hasil mencomot dari Puskesmas setempat. Menanggapi ini, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kutim Agusriansyah Ridwan mengatakan, pemerintah harus segera mengambil terobosan yang lebih efisien dan efektif.
Dia pun meminta kepada pemkab, untuk menjalin kerja sama atau berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sehingga dapat di publish secara nasional terkait pemetaan kebutuhan tenaga medis yang dibutuhkan di Kutai Timur.
“Terutama untuk memenuhi kebutuhan di RS Muara Bengkal. Termasuk RS Sangkulirang yang sampai sekarang masih sangat membutuhkan dokter spesialis,” katanya.
Dia meyakini, sinergitas yang dibangun bersama Kemenkes akan lebih memudahkan untuk memperoleh tenaga medis yang dibutuhkan.
“Apalagi tujuannya agar RS Muara Bengkal cepat dioperasikan,” tuturnya.
Terkait rencana penyesuaian pendapatan tenaga medis, terutama dokter spesialis. Dia menilai, itu menjadi standar kebutuhan dengan situasi dan kondisi yang ada di Kutim saat ini.
“Penyesuaian gaji itu harus dilakukan. Tidak seperti sekarang, Rp 40 juta per bulannya,” sebutnya.
Tak heran, kata dia, banyak dokter spesialis yang memilih membuka praktek secara mandiri maupun membuka praktek di RS Swasta. Menurutnya, komunikasi yang harus dibangun ulang.
“Pemerintah harus mendengarkan segala kebutuhan dan keluhan tenaga medis. Ini kan kebutuhan yang sangat krusial dan prioritas. Kalau memang tidak melanggar regulasi untuk meningkatkan pendapatan mereka, seharusnya memang dipikirkan. Karena kondisi geografis di Kutim berbeda dengan daerah lainnya,” terangnya.
Apalagi dengan adanya usulan kenaikan gaji menjadi Rp 60-70 juta. Hal itu dianggapnya sangat rasional untuk dokter spesialis. Mengingat kebutuhan tenaga medis yang bertugas di kawasan pedalaman berbeda dengan perkotaan.
“Masalah gaji memang harus diperhatikan. Meskipun para dokter ini sudah pernah di sumpah untuk mengabdi. Yang jelas, harus rasional. Kan kalau dokter buka praktek atau bertugas di kota dan bisa bekerja di beberapa RS, tentu penghasilan mereka bisa lebih besar,” ucapnya.
Kendati demikian, dia memberikan apresiasi karena pemerintah menawarkan beasiswa kepada putra-putri Kutim untuk berkuliah di Universitas Mulawarman (Unmul), dengan jurusan dokter, perawat, kesehatan masyarakat (kesmas) dan farmasi.
“Apalagi tujuannya untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis yang memang masih minim,” ujarnya.
Bahkan akan lebih efektif jika putra-putri daerah yang mengisi setiap RS di kabupaten ini. Kalau perlu dibuat sebuah perjanjian bahwa mereka akan dikembalikan ke kecamatan masing-masing setelah lulus.
“Tentunya itu perlu proses, karena untuk kebutuhan jangka panjang. Kalau sekarang, lebih baik bekerja sama dengan Kemenkes,” pungkasnya. (adv/rk)
