RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Ditarget rampung akhir tahun ini, lanjutan pembangunan Pelabuhan Kenyamukan justru tidak berjalan mulus. Padahal, salah satu tol laut di Indonesia itu diharapkan dapat dioperasikan akhir tahun, setelah pekerjaan benar-benar terselesaikan melalui skema multi years contract (MYC) atau tahun jamak.
Adapun alasannya, yakni serapan anggaran yang sudah disiapkan masih sangat rendah. Sedangkan alokasi anggarannya mencapai Rp 120 miliar. Maka itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Faizal Rachman menyebut bahwa pekerjaannya tidak akan selesai tepat waktu.
“Alokasi anggarannya dibagi dua tahap. Tahun 2023 Rp 70 miliar dan 2024 Rp 50 miliar,” bebernya.
Sedangkan dari alokasi Rp 70 miliar untuk pekerjaan tahun 2023, justru baru terserap Rp 23 miliar. Sedangkan alasannya, yakni lantaran proses lelang yang lambat dilakukan. Hal ini pun menimbulkan pertanyaan kepada Pemkab Kutim, terutama keseriusan dan komitmen penyelesaian pembangunan salah satu proyek strategis yang sudah dimulai sejak 2012 silan itu.
“Sejak awal 2023, kami (dewan) juga sudah mengingatkan pemkab agar tahapan proses pelaksanaan pembangunan pelabuhan harus disegerakan. Kan secara regulasi, proses lelang sudah bisa dilakukan awal tahun. Nyatanya, di Kutim baru dilaksanakan awal bulan Agustus dan September. Dampaknya, banyak anggaran yang tidak terserap,” ucapnya.
Untuk diketahui, pengoperasi Pelabuhan Kenyamukan merupakan hal yang diharuskan. Mengingat akan berdampak pada pertumbuhan perekonomian di Kutim yang akan lebih baik. Selain itu, pelabuhan itu juga telah ditetapkan oleh Presiden RI Joko Widodo sebagai salah satu tol laut di Indonesia. Namun jika tak dioperasikan akhir tahun ini, status tol laut itu bisa saja diberikan kepada daerah lain yang lebih siap. Mengingat tidak sedikit daerah di Indonesia yang mengajukan status tol laut tersebut. (adv/rk)
