RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Berbagai fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), telah memberikan perhatian serius terhadap kekurangan ruang kelas baru (RKB) saat proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) di sekolah-sekolah yang ada di kabupaten ini.
Salah satunya, yakni anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kutim Yusuf Silambi. Menurutnya, diperlukan solusi yang inovatif untuk mengatasi permasalahan tersebut.
“Saya saran jalin kerja sama dengan PT KPC, untuk memanfaatkan Gedung Senior Camp,” katanya.
Hal itu dinilainya menjadi alternatif sementara dalam menampung siswa dari sekolah yang memang kekurang ruang kelas. Sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Mengingat perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan batu bara itu memiliki ruangan di Senior Camp.
“Untuk jangka pendek, itu bisa menjadi solusi. Tapi, tetap disiapkan perencanaan yang matang untuk pembangunan ruang kelas baru,” imbuhnya.
Menurutnya, masalah tersebut sebuah tantangan yang harus diatasi sesegera mungkin. Sehingga segala proses belajar mengajar setelah PPDB dilakukan dapat berjalan maksimal. Apalagi pembangunan RKB tidak semudah membalikkan telapak tangan.
“Perlu waktu yang cukup panjang. Termasuk membuat perencanaan agar penganggaran dapat dilakukan,” ungkapnya.
Sehingga, melalui kerja sama dengan pihak perusahaan menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Apalagi gedung tersebut dapat dilengkapi fasilitas pendukung untuk menunjang proses belajar mengajar.
“Setidaknya dapat menghindari penumpukan siswa di kelas. Saya yakin pihak KPC pasti akan memfasilitasi apa yang memang menjadi kebutuhan mendesak,” tuturnya.
Kendati demikian, seluruh pihak harus dilibatkan. Tidak hanya pihak sekolah, melainkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait juga mesti memberikan perhatian serius, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim.
“Kalau pemerintah yang memohon pasti dipinjamkan sama KPC. Jangan khawatir untuk sewa, karena perusahaan juga berkewajiban mendukung pelaksanaan pendidikan,” tutupnya. (adv/rk)
