RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Tahun Anggaran 2022 memang masih berjalan. Namun berbagai spekulasi telah muncul ke permukaan, bahwa terdapat sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) yang jumlahnya tidak kecil, yakni Rp 350 miliar.
Hal itu diungkapkan anggota DPRD Kutim Faisal Rachman. Menurutnya, silpa tersebut merupakan dana masuk dari pemerintah pusat, yang melebihi proyeksi pendapatan APBD.
“Sayangnya tidak teralokasikan. Ada juga program yang dianggarkan tapi tidak dilaksanakan karena terbentur aturan. Perencanaannya memang tidak matang,” jelas politikus PDI Perjuangan itu.
Dia pun menegaskan, bahwa tahun ini pasti ada silpa dengan dengan nilai tersebut. Pasalnya, APBD 2022 diproyeksi Rp 3,6 triliun. Sedangkan hingga 2 Oktober, masuk transferan pusat Rp 3,8 triliun. Selain itu, ada dana proyek multiyear Rp 141 miliar yang pasti tidak terserap.
“Kan proyek multiyear tidak boleh dimulai akhir tahun. Sedangkan ada wacana penyertaan modal untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Rp 9 miliar. Sayangnya tidak direalisasikan lantaran payung hukumnya tidak ada,” ungkapnya.
Bahkan, kata dia, nilai silpa tersebut berpeluang bertambah apabila PAD yang ditarget Rp 200 miliar alami kenaikan. Termasuk dengan potensi transfer triwulan IV dari pemerintah pusat.
“Ini juga disebabkan kurangnya perencanaan. Maka kami meminta agar pemerintah mematangkan semua perencanaan agar matang,” paparnya.
Sehingga anggaran yang tersedia dapat dimaksimalkan untuk pembangunan. Apabila silpa kembali terjadi, tentu pembangunan infrastruktur tidak akan berjalan maksimal.
“Padahal berterkaitan dengan capaian visi dan misi pemerintah. Sedangkan legislatif tidak punya visi apalagi misi,” terangnya.
Dia menegaskan, pihaknya hanya mengawal pelaksanaan program yang direncanakan pemerintah. Untuk memastikan bahwa program yang dilaksanakan sudah sesuai dengan visi dan misi yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Pihaknya tak ingin semakin banyak anggaran tidak terserap.
“Makanya anggaran tahun depan harus dimaksimalkan. Sehingga proyeksi pendapatan dinaikkan sama dengan APBD Perubahan 2022,” ucapnya.
Apalagi dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu), dana alokasi umum (DAU) akan meningkat Rp 4,6 triliun. Itu belum termasuk dana bagi hasil sawit.
“Sebenarnya proyeksi anggaran tahun depan itu melebihi Rp 5 triliun,” jelasnya.
Apabila pendapatan dimaksimalkan Rp 4,4 triliun. Maka program pembangunan tahun depan bisa lebih dimaksimalkan. Sehingga semua program dapat dikerjakan awal tahun.
“Tidak seperti tahun ini yang serba mendesak. Kan APBD Perubahan ada tambahan Rp 1,9 triliun, akhirnya menumpuk,” pungkasnya. (adv/rk)
