RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Banyak hal yang disampaikan Fraksi PDIP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), saat menyampaikan pandangan umumnya terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kutim 2024, melalui rapat paripurna ke-11, Kamis (9/11/2023).
Ya, Fraksi PDIP berkomitmen mendorong penyusunan APBD yang memprioritaskan sektor-sektor kunci. Terutama yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Bahkan pihaknya meyakini, pendekatan yang holistik dan berimbang perlu diterapkan dalam menyusun APBD.
“Dengan memerhatikan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan,” kata Ketua Fraksi PDIP Siang Geah.
Dia memastikan, pihaknya akan mendorong pemerintah menuju pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau social development goals (SDGs), melalui Peraturan Presiden (PP) Nomor 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
“Pemerintah pusat dan daerah harus menerjemahkan rencana aksi yang bersifat operasional ke dalam program dan kegiatan. Baik tingkat kementerian atau lembaga hingga tingkat daerah,” sebutnya.
Menurutnya hal itu harus diakomodasi dalam rancangan APBD Murni Kutim tahun depan. Apalagi sekarang berada di situasi geopolitik global, terjadi perang di beberapa negara yang tentu akan berpengaruh terhadap situasi ekonomi dan pembangunan di dalam Negeri.
“Tidak menutup kemungkinan juga akan berdampak pada situasi pembangunan di Kutai Timur,” tuturnya.
Apalagi kabupaten ini telah ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai daerah Penyokong atau superhub Ibu Kota Nusantara (IKN). Sehingga perlu mencermati situasi geopolitik demi kelancaran pembangunan dan stabilitas ekonomi berkelanjutan.
“Dengan semangat tema Penguatan Struktur Ekonomi Guna Mendukung Perekonomian Daerah, yang diangkat Pemkab Kutim. Maka harus dijadikan cerminan strategis pembangunan,” imbuhnya.
Sehingga memperkuat sektor-sektor ekonomi lokal dan mempromosikan produk-produk lokal, dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Termasuk memperkuat daya saing sektor unggulan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.
“Sebagai faktor penting menarik investasi swasta, yang dapat menggerakkan pembangunan ekonomi. Termasuk memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur daerah yang memadai hingga meningkatkan kualitas SDM (sumber daya manusia),” tutupnya. (adv/rk)
