Baca Juga :
RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Transformasi Kesehatan Indonesia merupakan sebuah inisiatif Kementerian Kesehatan (Kemenkes), untuk melakukan transformasi kesehatan yang mencakup enam pilar. Di antaranya transformasi layanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan, SDM Kesehatan dan teknologi kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dr Bahrani Hasanal tak menampik hal itu. Dirinya bahkan mendorong pemerintah menerapkan enam pilar tersebut. Di antaranya satunya fasilitas alat kesehatan memadai dan harga obat-obatan yang terjangkau untuk semua kalangan.
“Kita harus mengambil peran proaktif untuk mendorong transformasi kesehatan, yang berpatokan pada enam pilar utama,” katanya.
Menurutnya, kesehatan bagi masyarakat berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Namun diakuinya, masalah kesehatan bukan hanya bertumpu pada organisasi perangkat daerah (OPD) teknis. Namun menjadi kebutuhan penting untuk kehidupan yang sehat.
“Harus bisa memanfaatkan teknologi mutakhir, tindakan preventif dan distribusi tenaga dokter spesialis yang akan melayani masyarakat,” ucapnya.
Dia menyebut, program perencanaan pembangunan di daerah harus didasarkan enam pilar tersebut. Sehingga pemkab harus mengutamakan tindakan promotif dan preventif.
“Terutama dalam meningkatkan kemandirian fasilitas dan alat kesehatan. Sebagai upaya memastikan harga obat terjangkau,” tuturnya.
Sejauh ini, pihak terus berupaya menghadirkan kesehatan bagi masyarakat. Namun diperlukan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Apalagi masalah kesehatan bukan sekadar tanggung jawab Dinas Kesehatan. Melainkan seluruh masyarakat.
“Kami ingin melibatkan seluruh masyarakat untuk hidup sehat,” ucapnya.
Mengingat, layanan kesehatan yang terintegrasi dengan baik akan meningkatkan derajat kesehatan yang sehat. Memiliki program siklus hidup yang komprehensif. Mulai dari bayi dalam kandungan hingga akhir hayat.
“Ini tujuan kesehatan sebenarnya. Kalau panjang umur hanya dihabiskan di kursi roda kan sangat disayangkan. Makanya pemerintah perlu memikirkan kesehatan masyarakat melalui program yang dituangkan melalui kartu BPJS. Agar manfaat layanan kesehatan gratis dirasakan semua kalangan,” tutupnya. (adv/rk)
