RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Belum sepekan dilantik sebagai asisten I, setelah periodenya sebagai Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kutai Timur (Kutim) berakhir awal bulan lalu, Februari. Irawansyah (IR) kini ditetapkan sebagai tersangka. Kabar itu datang dari Polda Kaltim, Selasa (8/2/2022).
Sebagai pengguna anggaran (PA) kala itu, IR terseret kasus markup tindak pidana korupsi (Tipikor) markup pengadaan dan pemasangan mesin generator set (genset) 350 KVA dan panel sinkron di Desa Senambah, Kecamatan Muara Bengkal, yang berlangsung 2019 lalu.
Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang mengaku tidak mengetahui kabar tersebut.
“Kami belum menerima surat pemberitahuan secara resmi dari Polda Kaltim,” akunya.
Dia menegaskan, pihaknya menunggu surat pemberitahuan itu. Mengenai langkah yang akan diambil terkait kasus yang menimpa Irawansyah.
“Saya akan koordinasikan dengan Pak Bupati (Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman),” sebutnya.
Terpisah, Pelaksana Harian (Plh) Sekkab Kutim Suroto mengatakan senada. Dia juga belum mengetahui kabar tersebut.
“Sekarang saya sedang mengikuti rapat kerja. Jadi, saya belum tahu. Saya sedang fokus mengawal pelaksanaan APBD 2022 yang akan segera berjalan,” terangnya.
Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, 3 Februari lalu, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman telah melantika IR sebagai asisten I. pelantikan tersebut SK tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemkab Kutim.
Politikus PKS itu mengatakan, pelantikan tersebut terlaksana sesuai prosedur. Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) 03/2018, bahwa kepala daerah akan menunjuk Plh yang bertugas mengisi kekosongan jabatan.
“Kan masa jabatan sekretaris daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten berakhir dalam lima tahun,” jelasnya.
Selain itu, keputusan tersebut diambil setelah pihaknya lebih dulu berkonsultasi dengan Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri), Kemenpan-RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), dan Gubernur Kaltim (Isran Noor).
“Jabatan asisten diberikan untuk menyelesaikan masa baktinya sebagai PNS,” tutupnya.
Perlu diketahui, penetapan tersangka itu merupakan tindak lanjut pengembangan kasus yang berhasil diungkap Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutim, awal Desember tahun lalu, 2021.
Ya, Kejari berhasil mengungkap dua kasus tipikor. Lima tersangka pun ditetapkan. Dari dua kasus itu, jumlah penyelamatan keuangan negara yang disita dari para tersangka telah dikembalikan kepada Pemkab Kutim Rp 2.545.667.497.
Rinciannya, Rp 89.125.744 dan Rp 94.610.254 berasal dari kegiatan pembuatan sumur bor pada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kutim, tahun anggaran 2019, yang disita dari terpidana FM dan WN.
Sedangkan Rp 2.361.931.499 berasal dari pengadaan dan pemasangan mesin genset 350 KVA dan panel sinkron di Desa Senambah, Kecamatan Muara Bengkal, dengan terpidana WAM.
“Semua pelaku telah dieksekusi. Ini kasus yang kami tangani tahun ini. Merupakan pengembalian keuangan negara. Jadi, setelah ada penghitungan yang disebabkan pelaku tipikor, maka pelaku wajib mengembalikan,” kata Kajari Kutim Henri WP, di sela kegiatan pengembalian uang sitaan kepada pemkab di kantor Kejari Kutim. (rk)
LINK BERITA SEBELUMNYA:
