RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Pelayanan fasilitas kesehatan (faskes) memang terus ditingkatkan masyarakat. Terutama bagi pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang ada di 18 kecamatan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim).
Apalagi hampir seluruh puskesmas di daerah ini telah menyandang status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), setelah belum lama ini mengikuti penilaian agar dapat menyandang status tersebut. Bahkan seluruh puskesmas di Kutim telah berstatus BLUD.
Anggota DPRD Kutim Novel Tyty Paembonan tak menampik hal tersebut, Senin (14/11/2022). Dia menilai, pemerintah sudah sangat baik menyediakan sarana dan prasarana (sarpras) puskesmas yang sesuai dengan aturan kesehatan.
Baca Juga :
“Bangunannya tidak kayu lagi. Kan sekarang sudah beton semua. Bahkan ruangan juga tidak sembarangan, ada aturannya. Tidak boleh asal,” jelasnya.
Menurutnya, dengan bangunan yang baik maka manajemennya harus baik juga. Seperti ketersediaan obat dan alat kesehatan harus terjamin. Tidak menggunakan barang yang sudah dipakai.
“Sehingga masyarakat betul-betul merasakan dampak dari fasilitas yang ada,” ucapnya.
Apalagi sudah bersertifikasi BLUB, sehingga manajemen setiap puskesmas sudah dibilang baik. Mereka sudah mengelola uang sendiri, bisa hidup di atas dirinya sendiri. Tinggal pemerintah mendorong untuk meningkatkan fasilitas pelayanan.
“Contohnya Puskesmas Plus di Muara Wahau. Kita sudah bisa kirim dokter spesialis. Misalnya kebidanan, anak, bedah dan penyakit dalam. Dua kali sepakan atau tiga kali sepekan bisa dikirim ke sana,” sebutnya.
Daripada masyarakat jauh-jauh datang ke Sangatta. Sedangkan perjalanannya memakan waktu cukup lama. Bahkan dia melihat, pemerintah memiliki Rumah Sakit Muara Bengkal dan Puskesmas.
“Tinggal ditawarkan kepada dokter spesialis untuk bertugas di sana. Lengkapi insentifnya agar mereka bersedia. Bayangkan saja, senangnya masyarakat di sana. Mereka tidak perlu datang jauh-jauh ke sangatta lagi. Kan sudah terjangkau. Itu harus menjadi perhatian pemerintah,” harapnya.
Dia menilai, tenaga kesehatan di desa sudah cukup. Hanya, status mereka masih ada yang TK2D. Hal itu harus diperhatikan oleh pemerintah. Sebab masalah itu membuat bekerja menjadi setengah hati.
“Ketika ada tawaran dari daerah lain, tentu mereka akan pindah. Akhirnya kosong lagi. Saya rasa tenaga kesehatan seperti ini harus dijamin hidupnya agar mereka tenang. Mereka kan aset pemerintah,” pungkasnya. (adv/rk)
