RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Nota Penjelasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025. Fraksi Persatuan Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan APBD 2025.
Pada kesempatan itu, Novel Tyty Paembonan selaku Ketua Fraksi Persatuan Indonesia Raya mengapresiasi upaya pemerintah dalam menyusun Nota Penjelasan Rancangan APBD TA 2025, yang telah disampaikan pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
“Kami mengapresiasi dan juga dalam melakukan koordinasi kerja sama yang baik. Kiranya dapat segera dilakukan pembahasan yang lebih terperinci antara eksekutif dan legislatif, sesuai jadwal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ucapnya, Jumat (22/11/2024).
Dengan performa APBD Kabupaten Kutai Timur yang semakin membaik, Fraksi Persatuan Indonesia Raya meminta pemerintah untuk menyusun langkah-langkah yang konkret dan strategis yang efektif. Baik dalam penyusunan pembahasan maupun dalam pelaksanaan APBD 2025.
“Kami minta agar pemerintah dapat memberikan perhatian serius terhadap mekanisme sistem informasi pemerintah daerah (SIPD),” harapnya.
“Tentu agar berjalan optimal untuk mengakomodir seluruh data dan informasi tata kelola dari setiap usulan yang masuk melalui reses DPRD. Sehingga betul-betul terekam dengan baik untuk memberikan dampak besar pada kualitas pelayanan publik,” imbuhnya.
Tidak itu saja, diharapkan dapat meningkatkan transparansi pemerintah daerah. Sesuai fungsinya dalam mengintegrasikan seluruh informasi terkait perencanaan pembangunan daerah.
“Termasuk laporan keuangan dan pengawasan pelaksanaan program daerah,” tandasnya.
Pihaknya berharap, catatan-catatan yang diberikan dapat menjadi masukan dalam proses pembahasan.
“Sehingga bermanfaat bagi peningkatan kinerja pelayanan pemerintah dan seluruh masyarakat,” tutup Novel. (adv/yp)
Sebelumnya, Nota penjelasan RAPBD TA 2045 telah disampaikan pemerintah pada rapat paripurna beberapa waktu lalu. Dengan rincian pendapatan daerah diestimasikan Rp 11,151 triliun, belanja daerah Rp 11,136 triliun dan pembiayaan daerah untuk penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 0. Termasuk pengeluaran pembiayaan diestimasikan Rp 15 miliar pada 2025 mendatang. (adv/yp)
