RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Belum lama ini, jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), menggelar rapat terkait laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun 2023. Namun saat pelaksanaannya di Ruang Hearing, Sekretariat DPRD Kutim, nampaknya pihak legislatif disajikan data yang tidak lengkap.
Ya, LKPJ 2023 dianggap agak berbeda dengan tahun sebelumnya. Program dan kegiatan tidak ditampilkan. Kalaupun ada, datanya kurang lengkap. Hal itu disampaikan anggota DPRD Kutim Faizal Rachman.
“Makanya masih akan ditindaklanjuti. Kami (dewan) sudah meminta pemerintah untuk melengkapi datanya (LKPJ 2023),” katanya.
Pasalnya banyak perbedaan antara LKPj 2022, yang menuangkan seluruh program kegiatan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di dalamnya. Sedangkan LKPj 2023, tidak seperti seharusnya. Hal tersebut menjadi dasar pihaknya meminta kepada Pemkab Kutim melengkapi isinya.
“Kalau LKPj 2022 semuanya detail. Mulai dari nama kegiatan dan nilai pagu anggaran yang digunakan. Termasuk juga capaian realisasi keuangannya. Kalau sekarang tidak lengkap. Makanya kami mempertanyakan, sebenarnya ada apa kok bisa berbeda sekali,” ungkapnya.
Politikus PDIP ini memastikan, pihaknya akan mendalami permasalahan tersebut. Bahkan jajaran pemkab akan dihadirkan untuk menyakanan permasalahan itu. Terutama terkait perbedaan data yang terjadi di dalam dokumen LKPj 2023.
“Ini kan sudah menjadi kewajiban bagi kepala daerah menyerahkan dokumen lKPj yang lengkap. Baik berisi program, penganggaran hingga realisasinya. Termasuk serapan anggaran dari setiap SKPD selama satu tahun anggaran. Kalau isinya tidak lengkap dan berbeda dari tahun sebelumnya, maka kami akan melakukan pendalaman dengan menghadirkan pemerintah,” pungkasnya. (adv/rk)
