RUANGKALTIM.COM, KUTIM – Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Pandi Widiarto, menerima sejumlah keluhan dari dokter berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Keluhan tersebut terkait besaran tunjangan penghasilan pegawai (TPP) yang mereka terima.
“Pada momen peringatan Hari Kesehatan Nasional kemarin, kami menerima keluhan dari para dokter, khususnya mengenai TPP. Mereka merasa TPP yang diterima saat ini belum sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab yang mereka emban,” ungkap Pandi Widiarto saat ditemui, (13/11/2024).
Pandi menilai, besaran nilai TPP yang diterima para dokter sejak diangkat menjadi P3K diduga mengalami penurunan. Padahal, beban kerja dan tanggung jawab seorang dokter tidaklah ringan.
“Seharusnya pada saat peringatan HKN kemarin, kita memberikan apresiasi lebih kepada tenaga kesehatan. Terutama para dokter yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, dirinya menjelaskan bahwa penurunan TPP para Dokter P3K di Kutim ini sangat berbeda dengan daerah lain.
“Hal ini justru berbeda dengan daerah lain seperti di Kabupaten Kukar dan Kutai Barat, yang penghasilan Dokter P3K-nya terbilang tinggi,” sebutnya.
Pandi pun khawatir penurunan besaran TPP dokter P3K ini, akan menurunkan motivasi dan kinerja para dokter di Kutim. Padahal, Kutim masih sangat membutuhkan banyak dokter, terutama di daerah pedalaman.
“Kami berharap Pemkab Kutim dapat menindaklanjuti permasalahan ini dengan bijak. Kesejahteraan tenaga kesehatan, termasuk para dokter, harus menjadi prioritas agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat dapat optimal,” tegasnya.
Politikus Partai Demokrat itu menambahkan, perhitungan besaran TPP dokter seharusnya mempertimbangkan beban kerja, risiko pekerjaan, dan tingkat profesionalitas.
“Besaran TPP yang mereka peroleh saat diangkat menjadi P3K, dinilai kurang adil jika dibandingkan saat masih berstatus tenaga honorer. Terlebih, dokter memiliki tanggung jawab yang besar dalam mendiagnosa dan menangani pasien,” tuturnya.
Untuk itu, pihaknya berencana menindaklanjuti laporan ini dengan mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
“Rencananya dalam waktu dekat ini kita akan melakukan hearing dengan SKPD terkait. Terutama dugaan menurunnya penghasilan dokter. Ini masih menunggu surat resmi dari para dokter,” pungkasnya. (adv/yp)
