RUANGKALTIM.COM, KUTIM — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) terus memperkuat komitmen pemerataan layanan pendidikan yang ramah bagi seluruh anak tanpa terkecuali. Di tengah tantangan geografis wilayah pedalaman yang belum memiliki Sekolah Luar Biasa (SLB), keberadaan sekolah inklusi menjadi pilar utama dalam memberikan akses belajar yang setara.
Sekretaris Disdikbud Kutai Timur, Akhmad Ashari, menjelaskan bahwa konsep sekolah inklusi jauh berbeda dengan SLB. Lembaga pendidikan ini merupakan sekolah reguler atau umum yang dirancang khusus untuk menyatukan anak-anak berkebutuhan khusus dengan peserta didik reguler agar dapat menimba ilmu bersama dalam satu ruang kelas yang sama.
“Terkait dengan sekolah inklusi, sekolah inklusi itu sekolah anak yang berkebutuhan khusus ini. Berbeda dengan SLB,” ujarnya.
Ia memaparkan, dari total 18 kecamatan yang ada di Kutai Timur, fasilitas SLB mandiri selama ini masih terpusat di kawasan Sangatta. Kondisi ini membuat anak-anak berkebutuhan khusus yang tinggal di wilayah pedalaman mau tidak mau harus menggantungkan harapan pada sekolah-sekolah umum terdekat.
Baca Juga :
Guna menjawab tantangan tersebut agar penanganan peserta didik berkebutuhan khusus dapat berjalan secara profesional, Pemkab Kutai Timur tidak tinggal diam. Melalui sinergi program beasiswa bersama Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), pemerintah daerah secara konsisten membiayai tenaga pendidik untuk menempuh jenjang pendidikan magister (S2) khusus bidang inklusi. Program strategis ini bahkan telah berjalan hingga tiga angkatan.
“Kami juga memberikan beasiswa, minimal setiap sekolah satu guru yang dikuliahkan S2 Inklusi. Itu sudah berjalan sudah tiga angkatan. Angkatan terakhir itu sekitar 800 orang yang kita S2 kan. Itu program bekerjasama dengan Kesra,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia merinci bahwa penempatan guru-guru berlatar belakang pendidikan inklusi ini disebar secara merata. Salah satu kerja sama akademik ditempuh bersama universitas terkemuka, seperti Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), demi memastikan setiap sekolah umum memiliki minimal satu tenaga pengajar bersertifikasi untuk menangani anak berkebutuhan khusus.
Selain fokus pada pengembangan guru inklusi, Disdikbud Kutim juga menaruh perhatian besar pada peningkatan kualifikasi akademik dasar para pendidik. Program beasiswa lanjutan turut digelontorkan bagi guru-guru PAUD dan SD yang belum menyelesaikan jenjang strata satu (S1), demi memenuhi standar kompetensi mengajar yang dipersyaratkan.
“Nah, di samping beasiswa untuk S2 Inklusi, ada juga beasiswa bagi guru-guru yang belum S1. Kita sekolahkan S1 agar mereka cukup syaratnya untuk mengajar. Itu juga sudah berjalan,” pungkasnya. (adv/yp)
